Jakarta,- Kebijakan pemerintah menunda pengangkatan CPNS hingga 9 sampai setahun ke depan justru akan menimbulkan kerugian. Bukan hanya pada individu CPNS, tapi kerugian bagi perekonomian secara keseluruhan.
“Bagi CPNS kerugian berupa hilangnya sumber penghasilan mencapai Rp27 juta, dihitunga selama 9 bulan. Jika dikalikan jumlah seluruh CPNS yang pengangkatannya tertunda, kerugiannya mencapai Rp6,7 triliun,” kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).
Menurut Bhima, kerugian ekonomi secara keseluruhan mencapai Rp11,9 triliun. Sedangkan, pendapatan masyarakat turun menjadi Rp10,4 triliun.
“Kerugian ini dihitung dari berbagai sektor usaha. Yang seharusnya mendapatkan dampak berganda dari pengangkatan CPNS,” kata Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).
Hitungan tersebut, tambah Bhima, setelah CELIOS melakukan simulasi dampak ekonomi penundaan pengangkatan CPNS. Pengangkatan yang semula dilaksanakan bulan Maret, oleh pemerintah ditunda hingga Oktober 2025 atau Maret 2026.
“Sektor yang terdampak oleh penundaan pengangkatan CPNS misalnya sektor jasa pemerintahan, ritel, perumahan. Karena kalau pengangkatan terjadwal, para CPNS mungkin akan menyicil rumah, membeli motor dan sebagainya,” ucap Bhima.
Sehingga, penundaan pengangkatan CPNS akan berpengaruh pada sektor swasta, yang akan kehilangan potensi pendapatannya. Potensi hilangnya pendapatan, menurut Bhima, kalau diagregasi secara ekonomi, jumlahnya cukup besar.
Bukan itu saja, hasil simulasi Celios juga melihat dampak penundaan pengangkatan CPNS pada sektor tenaga kerja. Diperkirakan aka nada 110 ribu tenaga kerja lainnya yang akan terdampak.
“Sekitar 110 ribu tenaga kerja ini harusnya menikmati manfaat ketika ada perputaran uang dengan pengangkatan CPNS tepat waktu. Tapi karena penundaan, efeknya justru kemungkinan pengurangan 110 ribu tenaga kerja ini,” ujar Bhima.
Ia mencontohkan industri tekstil yang mestinya mendapatkan pesanan seragam untuk CPNS baru. Begitu juga dengan industi lainnya seperti industri elektronik dan perumahan.
Melihat dampak negatifnya pada perekonomian, Celios merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pengangkatan CPNS ke jadwal semula. Sehingga CPNS tidak terlalu lama menunggu tanpa kepastian penghasilan.
“Efisiensi anggaran atau utang negara yang sedang tinggi, harusnya tidak dijadikan alasan. Apalagi proses perekrutan CPNS sudah dilakukan dan pengangkatannya sudah dijanjikan oleh pemerintah,” ujarnya.
