By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
DNABeritaDNABeritaDNABerita
  • HOME
  • MEDAN
  • HIBURAN
  • EKONOMI
  • KRIMINAL
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
  • TEKNOLOGI
  • ADVERTORIAL
  • OLAHRAGA
  • Ide Berita
  • Contact Us
Reading: Pemerintah Kaji Keputusan MK Soal Sekolah Swasta Gratis
Share
Sign In
Aa
DNABeritaDNABerita
Aa
Search
  • HOME
  • MEDAN
  • HIBURAN
  • EKONOMI
  • KRIMINAL
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
  • TEKNOLOGI
  • ADVERTORIAL
  • OLAHRAGA
  • Ide Berita
  • Contact Us
Have an existing account? Sign In
  • Contact
  • Blog
  • Complaint
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
NASIONAL

Pemerintah Kaji Keputusan MK Soal Sekolah Swasta Gratis

Editor
Editor Published June 3, 2025
Share
SHARE

Jakarta,- Pemerintah akan menggelar rapat khusus menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan gratis oleh sekolah swasta. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dalam rapat akan dibahas dampak keputusan MK terhadap anggaran.

“Nanti akan ada rapat tersendiri mengenai hal itu. Nanti saya bersama Menteri Pendidikan Dasmen (Dasar dan Menengah) mempelajari keputusan dari MK tersebut, dan dampaknya (anggaran),” kata Menteri Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Rapat juga akan melibatkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Kendati demikian, Menkue enggan menjawab kapan akan digelar rapat tersebut.

Sementara itu, Menteri Dasar dan Menengah RI, Prof Abdul Mu’ti mengatakan dirinya menghormati putusan MK karena bersifat final dan mengikat. Dirinya masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo terkait putusan MK tersebut 

“Dalam pelaksanaannya semua kita terikat putusan MK itu tapi bagaimana melaksanakannya itu harus koordinasi dengan kementerian terkait . Terutama Kemenkeu dan yang penting lagi adalah bapak presiden dan persetujuan DPR terkait dengan anggaran,” kata Prof Abdul Mu’ti.

Disinggung soal anggaran, Prof Mu’ti menegaskan perubahan postur anggaran harus melibatkan DPR RI. Oleh sebab itu, dirinya fokus upaya menindaklanjuti putusan MK.

“Fokus dulu pada bagaimana sesungguhnya substansi dari substansi dari keputusan MK itu, kedua apa yang kami lakukan sekarang ini untuk membantu pendidikan. Ketiga baru nanti kita menyusun skema kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan putusan MK ini,” jelasnya. 

You Might Also Like

Pemerintah Targetkan Nol Pengungsi Bencana Sumatra pada Hari Raya

Seluruh Korban Longsor TPST Bantargebang Berhasil Ditemukan

Kapolri Minta Antisipasi Puncak Mudik 14-15 dan 18-19 Maret

KKJ Kepri Terbentuk: Wadah Perlindungan Jurnalis

Penanaman Jagung Serentak Kwartal 1 Tahun 2026 Polda Sumut, Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Sign Up For Daily Newsletter

Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.

By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
Editor June 3, 2025 June 3, 2025
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Share
Previous Article Pemerintah Batalkan Diskon Tarif Listrik
Next Article Covid-19 Menurun, Masyarakat Diminta Tetap Waspada
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

BPOM Temukan Pelanggaran Produk Pangan jelang Lebaran
EKONOMI
Pemerintah Targetkan Nol Pengungsi Bencana Sumatra pada Hari Raya
NASIONAL
Seluruh Korban Longsor TPST Bantargebang Berhasil Ditemukan
NASIONAL
Teguhkan Niat Benahi Belawan, Rico Waas: Infrastruktur Diperbaiki, Pendidikan Diperhatikan, dan Narkoba Diberantas
Medan
- Advertisement -
March 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
« Feb    
DNABeritaDNABerita
© 2023 DNA BERITA. All Rights Reserved.
  • About
  • Contact
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
Cleantalk Pixel
Welcome Back!

Sign in to your account

Register Lost your password?