Medan,-Kementerian UMKM berkolaborasi dengan 21 kolaborator kementerian/lembaga memfasilitasi 8.375 pengusaha UMKM Danau Toba. Tujuannya agar UMKM di Danau Toba mendapatkan kemudahan akses berusaha, sehingga mampu menjadi usaha formal dan berdaya saing.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, pihaknya mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif. Termasuk mempermudah perizinan bagi UMKM.
“Kolaborasi lintas institusi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi dan perizinan. Mulai dari NIB, halal, PIRT hingga pembiayaan melalui KUR,” kata Maman dalam keterangannya, Sabtu (26/7/2025).
Maman menekankan, fasilitasi kemudahan usaha mikro, termasuk di Danau Toba bukanlah tanpa alasan. UMKM tulang punggung ekonomi, dengan kontribusi terhadap PDB 60 persen, dan menyerap tenaga kerja kurang lebih 96 persen.
Ia berharap dengan kolaborasi ini, UMKM yang berada di sektor informal mampu bertransformasi menjadi usaha formal. Usaha formal diyakininya meningkatkan daya saing serta produktivitas UMKM tersebut.
“Saat UMKM sudah memiliki legalitas seperti perizinan kami percaya akan dapat ditingkatkan daya saing dan produktivitasnya. Sehingga ekonomi masyarakat dan daerah tumbuh,” ucap Maman.
“Kolaborasi ini menyasar berbagai aspek penting dalam dunia usaha mikro, mulai dari penyuluhan hukum, akses bantuan hukum. Hingga penguatan hak kekayaan intelektual UMKM,” ujarnya.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya legalitas usaha dalam melindungi tumbuh kembang UMKM. Ia menyebutkan ada 2 poin penting, yakni pembentukan badan usaha serta kepemilikan merek dan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual).
“Dalam hal proses tumbuh kembang UMKM, hal ini menjadi bentuk dukungan administrasi terhadap lembaga pembiayaan. Lebih dari itu terdapat nilai ekonomi di dalamnya, karena itu harus dilindungi,” kata Supratman.
Sumatra Utara menjadi provinsi nomor 4 terbesar di Indonesia. Saat ini Sumut memiliki 870 ribu pengusaha UMKM.
Angka tersebut hanya 3 persen memiliki NIB, lalu 7,77 persen baru mendapatkan akses pembiayaan. Bukan hanya itu, baru 19 persen di antaranya mengadopsi teknologi digital.
