Jakarta,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 21 orang sebagai tersangka terkait dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas). Dana itu berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2022.
Pimpinan KPK, Alexander Marwata mengatakan, telah memberikan informasi itu ke KPU. “KPK sudah memberitahukan siapa saja yang berstatus tersangka yang terpilih menjadi anggota DPRD/DPR ke KPU,” kata Alex saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (2/10/2024).
Dari jumlah tersebut ada beberapa orang tersangka yang tetap dilantik menjadi anggota DPR RI dan DPRD periode 2024-2029. Empat di antaranya menjadi tersangka dugaan penerima suap.
Mereka yakni, Anwar Sadad (AS) mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Kusnadi (K) mantan Ketua DPRD Jatim. Kemudian, Achmad Iskandar (AI) Wakil Ketua DPRD Jatim dan Bagus Wahyudyono (BW) staf sekwan.
Sementara sisanya dijerat atas dugaan pihak pemberi. Adapun 17 tersangka yang dijerat atas dugaan pemberi yakni :
1. Bendahara DPC Gerindra Probolinggo, Moch. Mahrus.
2. Swasta, Hasanuddin.
3. Anggota DPRD, Mahfud.
4. Wakil Ketua DPRD Sampang, Fauzan Adima.
5. Wakil Ketua DPRD Probolinggo, Jon Junadi.
6. Ketua DPC Gerindra Sampang dan wiraswasta, Abd. Mottolib.
7. Kepala Desa, Sukar.
8. Swasta, A. Wahid Ruslan.
9. Swasta, Ahmad Heriyadi.
10. Swasta, Jodi Pradana Putra.
11. Swasta, Ahmad Jailani.
12. Swasta, Mashudi.
13. Swasta, A. Royan.
14. Swasta, Wawan Kristiawan.
15. Swasta, Ahmad Affandy.
16. Swasta, M. Fathullah.
17. Guru, Achmad Yahya M.
Dari nama-nama diatas, tiga orang diketahui telah dilantik menjadi anggota DPR dan DPRD periode 2024-2029. Anwar sadad dilantik menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra.
Moch. Mahrus dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Partai Gerindra. Kemudian, Hasanudin dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Jatim dari PDIP.
Menurut Alex, urusan pelantikan bukan menjadi ranah KPK. Oleh sebab itu, kata Alex, terkait pelantikan dikonfirmasi kepada pihak yang berwenang.
“Pastinya KPU melaksanakan dan mengusulkan pelantikan anggota DPR berdasarkan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Barangkali karena belum ada putusan pengadilan atau belum ada upaya paksa dari penyidik untuk menahan tersangka, maka KPU mengusulkan mereka untuk dilantik,” ujar Alex.
Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah meminta Imigrasi mencegah 21 orang para tersangka itu bepergian ke luar negeri. Tim penyidik juga telah melakukan serangkaian kegiatan di Kota Surabaya sejak tanggal 15–18 Juli 2024.
KPK diketahui menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Mereka terkait kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah APBD Provinsi Jatim tahun 2019–2022.
Kasus ini merupakan pengembangan menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS). Sahat telah divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.
