Medan ,-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan dua Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) di Sumatra Utara. Konsolidasi tersebut dilakukan untuk memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing, dan memperluas jangkauan layanan perbankan syariah.
Penggabungan dilakukan dengan melebur PT BPR Syariah Sindanglaya Kotanopan ke dalam PT BPR Syariah Amanah Insan Cita. Persetujuan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-80/D.03/2026 tanggal 4 November 2026.
Kepala OJK Provinsi Sumatra Utara, Triyoga Laksito, menyerahkan keputusan penggabungan kepada pengurus dan calon pengurus BPR Syariah Amanah Insan Cita. Penyerahan berlangsung di Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, Selasa, 10 November 2026.
Triyoga menyebut penggabungan tersebut menjadi langkah strategis untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum. Konsolidasi juga diharapkan meningkatkan kapasitas usaha, efisiensi operasional, dan daya saing perbankan syariah.
“Penggabungan ini merupakan inisiatif kedua BPR Syariah untuk memperkuat permodalan dan memperluas wilayah usaha dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi operasional. OJK juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kuat agar BPR Syariah semakin sehat, adaptif, dan berdaya saing,” ujar Triyoga.
Penggabungan tersebut akan efektif setelah Menteri Hukum Republik Indonesia menyetujui perubahan anggaran dasar BPR Syariah hasil penggabungan. Dengan demikian, proses konsolidasi masih menunggu persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Setelah penggabungan, BPR Syariah Amanah Insan Cita memproyeksikan total aset melampaui Rp28 miliar. Modal inti diperkirakan lebih dari Rp6 miliar, dengan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di atas 40 persen.
Penguatan permodalan tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan bank dalam mengembangkan produk dan layanan. Selain itu, bank dapat mengoptimalkan teknologi informasi, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta memperluas layanan hingga Kabupaten Mandailing Natal.
Konsolidasi ini juga diharapkan memperbesar akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatra Utara. Penguatan kelembagaan menjadi salah satu upaya memperbesar kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian daerah.
Penggabungan secara sukarela tersebut sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPR Syariah 2024–2027. Salah satu pilarnya adalah penguatan struktur dan daya saing industri melalui percepatan konsolidasi.
OJK terus mendorong konsolidasi dan transformasi BPR serta BPR Syariah untuk membangun industri yang sehat, efisien, kompetitif, dan berdaya tahan. Upaya tersebut diharapkan meningkatkan kualitas layanan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.
