Jakarta,-Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin menegaskan uang sitaan penyidik tidak berkaitan dengan perseroan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai dua miliar rupiah terkait penanganan perkara korupsi proyek pemerintah.
Penyitaan dana tersebut berkaitan erat dengan kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Bobby menyampaikan klarifikasi mengenai polemik hukum tersebut saat menghadiri acara temu media pada Selasa, 10 November 2026.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin menepis keterlibatan unit bisnis dalam perkara hukum lembaga antirasuah. Perkara dugaan korupsi pengadaan sistem digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar terjadi pada rentang tahun 2018 hingga 2023.
“Kan saya sudah update, enggak ada. Tidak ada kan sangkut paut dengan KAI, tidak ada sangkut paut dengan LEN (PT LEN Industri), dan tidak ada sangkut-pautnya dengan saya,” kata Bobby di hadapan RRI.co.id dalam acara ‘Ngopi Bareng KAI’ di Jakarta Pusat, Selasa, 10 November 2026.
Bobby membantah seluruh narasi pemberitaan media massa yang mengaitkan namanya dalam pusaran aliran dana rasuah. Uang sitaan tersebut diduga bersumber dari pemilik PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) yang berstatus tersangka korupsi.
“Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar,” katanya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penyitaan dana tersebut dilakukan guna menelusuri jejak aliran dana korupsi. Proyek pengadaan fasilitas digitalisasi stasiun pengisian minyak negara tersebut merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.
“Jadi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan digitalisasi SPBU, dalam tahapan penyidikan ini telah dilakukan penyitaan terhadap Saudara BR uang senilai Rp2 miliar,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 6 November 2026.
Budi menerangkan bahwa penyerahan dana sitaan dilakukan secara kooperatif oleh pihak penerima kepada penyidik penegak hukum. Penyelidikan kasus mencakup pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) serta perangkat Automatic Tank Gauge (ATG).
“Untuk uang yang diserahkan oleh Saudara BR diduga dari salah satu tersangka perkara ini, yang artinya Saudara BR ini secara kooperatif kemudian mengembalikan atau menyerahkan uang tersebut begitu mengetahui bahwa uang ini ada dugaan dengan perkara, sehingga oleh penyidik kemudian dilakukan penyitaan,” kata Budi.
KPK menegaskan status hukum Bobby dalam perkara ini bukan sebagai vendor penyedia barang maupun pelaksana proyek. Penyidik antirasuah terus mendalami aliran dana proyek guna menuntaskan pengusutan dugaan tindak pidana korupsi BUMN.
