Jakarta,-Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) perlu mewaspadai potensi gempa besar di wilayah barat Pulau Flores. Demikian disampaikan Guru Besar Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) Insititut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Irwan Meilano.
Menurut dia, riset mengenai potensi gempa di utara NTT telah dilakukan sejak 2016. Penelitian tersebut kemudian dipublikasikan kembali dalam jurnal pada 2022.
“Potensi gempa ini disebut sebagai Flores Back Thrust,” ujarnya, Minggu 16 Agustus 2026. “Ada bukti akumulasi regangan tektonik berdasarkan data global positioning system (GPS).”
Irwan mengatakan wilayah tersebut menunjukkan kegempaan relatif rendah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Kondisi tersebut justru menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan bersama akumulasi regangan tektonik.
Menurut dia, gempa pada 15 Agustus 2026 memiliki karakteristik yang mirip dengan gempa di Flores pada 1992. Ini terlihat dari mekanisme gempa serta magnitudo yang tidak jauh berbeda.
“Gempa yang kemarin sangat mirip dengan gempa Flores dalam konteks mekanismenya,” katanya. “Magnitude-nya pun tidak jauh beda, Flores 7,9, ini (Gempa NTT) 7,7.”
Namun, Irwan menyebut gempa terbaru tidak diikuti longsoran bawah laut seperti peristiwa Flores 1992. Kondisi tersebut membuat dampak tsunami pada gempa terbaru berbeda dari tragedi sebelumnya.
Menurut dia, pengulangan gempa Flores 1992 masih mungkin terjadi, meski probabilitasnya dinilai lebih kecil. Irwan justru meminta perhatian lebih serius terhadap potensi sumber gempa di wilayah barat Flores.
“Kita berharap pengulangan gempa Flores itu tidak terjadi dalam waktu dekat,” katanya. “Namun, justru ada potensi lain yang lebih ke arah barat dari sumber gempa kemarin.”
Irwan menilai waktu terjadinya gempa tidak dapat diprediksi hanya berdasarkan jarak dari gempa sebelumnya. Menurut dia, akumulasi energi tektonik menjadi faktor yang lebih mendasar dalam melihat potensi gempa.
Irwan juga menyoroti kerentanan sejumlah infrastruktur di NTT terhadap gempa besar. Fasilitas kesehatan, pendidikan, kantor pemerintahan, serta rumah tinggal termasuk bangunan yang perlu diperkuat.
Irwan mendorong pemerintah daerah memperkuat kapasitas perencanaan pembangunan berbasis potensi bencana. Kebijakan bangunan tahan gempa juga perlu diterapkan pada fasilitas strategis seperti sekolah dan puskesmas.
Selain pemerintah, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai pengurangan risiko bencana. Menurut Irwan, mereka dapat berperan dalam kesiapsiagaan dan pengurangan risiko pada tingkat komunitas.
“Pilihan terbaik dari masyarakat yaitu tidak panik tetapi kemudian tidak mengurangi kewaspadaan,” ujarnya. “Jangan sampai ada keyakinan berlebihan bahwa tidak mungkin terjadi, karena probabilitas rendah masih mungkin terjadi.”
Irwan menegaskan masyarakat tidak perlu berfokus mempertanyakan waktu terjadinya gempa berikutnya. Menurut dia, langkah terbaik adalah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. (Rahmania Ulfah)
