Jakarta,-Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik atau vape haram melalui fatwa terbaru. Lembaga keagamaan tersebut meminta Presiden bersama parlemen segera menyusun undang-undang pelarangan vape yang memuat ketentuan sanksi.
Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 disahkan melalui Sidang Pleno Komisi Fatwa pada Jumat, 6 November 2026. Pihak majelis ulama merilis informasi penetapan fatwa keagamaan tersebut di Jakarta pada Senin, 9 November 2026.
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menjelaskan landasan hukum penetapan fatwa pelarangan tersebut. Naskah ketetapan hukum ditandatangani bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof Niam kewartawan di Jakarta, Senin, 9 November 2026 dalam siaran persnya.
MUI menegaskan bahwa aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik termasuk dalam perbuatan yang diharamkan syariat. Pemberlakuan status hukum haram tersebut mengikat secara menyeluruh terhadap setiap mata rantai usaha komersial vape.
Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan rokok elektrik demi memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dituntut memperketat pengawasan produk bersama aparat penegak hukum terkait.
Kementerian Perindustrian memperoleh rekomendasi resmi untuk mengevaluasi seluruh izin operasional industri perakitan alat rokok elektrik. Kementerian Keuangan wajib mempertimbangkan aspek keselamatan kesehatan publik dalam merumuskan skema kebijakan fiskal komoditas tersebut.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) diminta menutup celah penyelundupan narkoba. Aparat berwenang harus menindak tegas setiap pelanggaran peredaran zat psikotropika yang memanfaatkan modifikasi perangkat elektrik.
Majelis ulama mengajak organisasi kemasyarakatan Islam serta institusi pesantren menggencarkan edukasi bahaya rokok elektrik secara masif. Upaya sosialisasi terpadu tersebut diprioritaskan demi melindungi kelompok anak serta remaja dari ancaman ketergantungan zat nikotin.
