Medan – Tokoh Masyarakat Medan Utara, Rion Arios, S.H., M.H., yang juga praktisi hukum kelahiran Belawan, menyampaikan kritik dan pandangannya terhadap persoalan infrastruktur jalan serta sistem drainase pengendalian banjir di Kota Medan menjelang evaluasi dua tahun perjalanan kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap.
Rion secara khusus menyoroti kondisi infrastruktur di kawasan Medan Utara yang meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Marelan, dan Medan Labuhan. Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut masih kerap menghadapi banjir dan genangan air setiap kali hujan turun.
Ia menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius karena telah mengganggu aktivitas masyarakat, menghambat mobilitas, merugikan perekonomian warga, bahkan menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal.
Tagih Janji Politik Rico Waas Saat Pilkada 2024
Rion mengingatkan bahwa persoalan banjir dan pembangunan Medan Utara sebenarnya sudah menjadi salah satu isu yang disampaikan Rico Waas ketika mengikuti kontestasi Pilkada Kota Medan tahun 2024.
Pada 15 Juli 2024, ketika berdialog dengan masyarakat Medan Utara yang meliputi Kecamatan Belawan, Labuhan, dan Marelan, Rico Waas menyampaikan komitmennya untuk fokus menyelesaikan persoalan banjir apabila terpilih menjadi Wali Kota Medan.
Dalam pemberitaan media saat itu, Rico menyatakan bahwa penyelesaian persoalan banjir akan dilakukan secara bertahap dan pemerintahannya akan membangun drainase yang baik di kawasan rawan banjir.
Bagi Rion, pernyataan tersebut merupakan komitmen politik yang patut ditagih dan dievaluasi oleh masyarakat setelah Rico Waas menjalankan pemerintahan bersama Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap.
“Jangan sampai janji politik ketika Pilkada hanya menjadi bahan untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Ketika sudah diberikan kepercayaan untuk memimpin Kota Medan, janji tersebut harus diwujudkan dalam bentuk program dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Rion.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Medan Utara, khususnya Belawan, Marelan, dan Labuhan, tentu mengharapkan perubahan nyata, bukan sekadar pernyataan bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap.
“Sebagai putra daerah yang lahir di Belawan sekaligus bagian dari masyarakat Medan Utara, saya ingin mengingatkan bahwa persoalan banjir ini bukan persoalan baru. Masyarakat sudah terlalu lama menghadapi kondisi tersebut. Karena itu, janji politik untuk membenahi Medan Utara harus menjadi tanggung jawab moral dan politik yang wajib dievaluasi,” tegasnya.
Banjir Berulang, Proyek Drainase Harus Dievaluasi
Rion mempertanyakan mengapa pembangunan dan perbaikan drainase yang menggunakan anggaran APBD belum mampu memberikan penyelesaian yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat di sejumlah kawasan Medan Utara.
Menurutnya, Pemerintah Kota Medan harus mengevaluasi apakah perencanaan pembangunan drainase sudah berdasarkan kajian teknis yang benar, apakah kapasitas saluran sesuai dengan kebutuhan debit air, apakah saluran pembuangan terhubung dengan baik, serta apakah kualitas pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi kontrak.
Ia juga meminta agar tidak mengesampingkan kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan drainase.
“Jangan sampai proyek pembangunan drainase justru menjadi bancakan korupsi oleh oknum pejabat dinas yang bekerja sama dengan kontraktor pelaksana, sementara masyarakat terus menjadi korban banjir. Apabila terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, pengurangan volume, atau penyimpangan anggaran, hal tersebut harus diperiksa dan diusut secara serius,” katanya.
Rion menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui audit dan proses penegakan hukum. Namun, indikasi penyimpangan tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan.
Wali Kota Harus Berani Melaporkan Bawahannya yang Terindikasi Korupsi
Dalam kapasitasnya sebagai praktisi hukum, Rion meminta Rico Waas agar tidak ragu mengambil tindakan terhadap bawahannya apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan anggaran, pengurangan volume pekerjaan, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, maupun dugaan kolusi antara oknum aparatur pemerintah dan kontraktor.
Ia mendorong Wali Kota memerintahkan Inspektorat Kota Medan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan drainase di Kecamatan Medan Belawan, Medan Marelan, dan Medan Labuhan, termasuk proyek-proyek tahun anggaran sebelumnya.
Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana korupsi, Rion meminta agar persoalan tersebut dilaporkan kepada aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
“Jangan ada perlindungan terhadap oknum yang diduga menyalahgunakan kewenangannya. Wali Kota harus menunjukkan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak memberikan ruang bagi praktik korupsi,” tegasnya.
Tujuh Langkah Konkret Menyelesaikan Persoalan Medan Utara
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rion menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kota Medan.
1. Audit seluruh proyek drainase. Memeriksa proyek pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan drainase, termasuk volume pekerjaan, kualitas material, spesifikasi teknis, dan kesesuaian dengan kontrak.
2. Transparansi anggaran pembangunan. Membuka informasi lokasi pekerjaan, nilai anggaran, nama kontraktor, jangka waktu pelaksanaan, dan hasil evaluasi proyek agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan.
3. Pemetaan titik banjir. Melakukan inventarisasi seluruh kawasan rawan banjir dengan mengukur ketinggian dan durasi genangan serta mengidentifikasi penyebab teknisnya.
4. Pembangunan drainase terpadu. Memastikan saluran lingkungan terhubung dengan saluran utama dan memiliki kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan aliran air.
5. Normalisasi sungai dan saluran utama. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengatasi pendangkalan, sedimentasi, penyempitan aliran sungai, serta persoalan banjir di kawasan pesisir.
6. Penindakan kontraktor bermasalah. Memberikan sanksi sesuai ketentuan apabila kontraktor terbukti mengerjakan proyek tidak sesuai kontrak serta melanjutkan proses hukum apabila ditemukan unsur pidana.
7. Pengawasan partisipatif masyarakat. Membuka ruang pengaduan masyarakat terkait jalan rusak, drainase tersumbat, dan pekerjaan proyek yang diduga tidak sesuai spesifikasi.
Jangan Biarkan Medan Utara Menjadi Kawasan yang Terlupakan
Rion juga mengingatkan bahwa masyarakat Medan Utara memiliki hak yang sama dengan masyarakat di wilayah Kota Medan lainnya untuk mendapatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang layak.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat kota, sementara masyarakat di kawasan Belawan, Marelan, dan Labuhan masih menghadapi persoalan jalan rusak, drainase yang tidak berfungsi, dan banjir berulang.
Ia meminta Wali Kota Rico Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap menjadikan evaluasi kepemimpinan sebagai momentum untuk membuktikan komitmen pemerataan pembangunan.
“Kalau dahulu ketika Pilkada masyarakat Medan Utara diberikan janji untuk mendapatkan perhatian pembangunan, sekarang saatnya masyarakat melihat realisasi dari janji tersebut. Ukurannya bukan sekadar berapa banyak proyek yang dibangun atau berapa besar anggaran yang dihabiskan, tetapi seberapa besar persoalan masyarakat berhasil diselesaikan,” ungkapnya.
Rion berharap pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan kualitas, manfaat, dan keberlanjutan setiap proyek yang menggunakan uang rakyat.
“Jangan hanya berani membangun proyek, tetapi harus berani pula mengungkap apabila ada oknum yang bermain dalam proyek tersebut. Jangan hanya berani memerintahkan bawahan bekerja, tetapi harus berani melaporkan bawahannya sendiri apabila ditemukan bukti dugaan korupsi.”
Ia menegaskan, banjir tidak boleh terus menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Medan Utara setiap kali hujan turun.
“Medan Utara tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya meminta hak yang sama untuk menikmati pembangunan, jalan yang layak, drainase yang berfungsi, dan lingkungan yang aman dari ancaman banjir,” tutup Rion Arios, S.H., M.H.(Gs/Mdn).
