Jakarta,-Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Salah satu hal yang dibahas adalah dinamika politik yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
“Di antara pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Menurutnya, dalam pertemuan itu Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Selain itu, Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan mengenai niat pengunduran diri Gibran ini muncul di tengah meningkatnya tekanan politik di parlemen terkait polemik ijazah dan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.
Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi sebelumnya dikabarkan mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Dorongan itu berkaitan dengan putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024.
Putusan MA tersebut menjadi perhatian setelah MK dalam putusan sebelumnya menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran saat menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
DPR kemudian merespons perkembangan tersebut dengan mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam ketentuan tersebut, hak menyatakan pendapat dapat digunakan untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk dugaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala negara maupun wakil kepala negara.
Sementara itu, Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan terkait polemik dokumen pendidikannya. Ia menegaskan bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana (S1) di Singapura.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” ujar Gibran, Rabu (7/10).
