Medan,-Politisi PKS, Zulham Efendi, S.Pd., M.I., menyoroti kondisi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yang beberapa hari ini mulai menimbulkan antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Menurut Zulham, kenaikan harga BBM Non Subsidi seperti Pertamax menjadi pemicu masalah di lapangan. Persoalan ini mempengaruhi psikologi masyarakat, dalam mendapatkan BBM bersubsidi. Meski tersedia, masyarakat harus mengantre dalam waktu yang cukup lama untuk mendapatkannya.
“Sekarang ini saya lihat sudah mulai banyak yang antre untuk mengisi BBM bersubsidi, terkhusus Solar. Rata-rata stok Solar di SPBU sering habis, dan kalaupun ada, antreannya cukup panjang,” ujar Zulham, Kamis (11/6/2026).
Ia meminta pemerintah dan pihak terkait untuk segera mengantisipasi kondisi tersebut agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar dan berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, BBM bersubsidi seperti Pretalite dan Solat merupakan kebutuhan penting bagi berbagai sektor usaha dan transportasi yang menopang pergerakan ekonomi. Karena itu, ketersediaannya harus tetap terjaga agar tidak menghambat kegiatan masyarakat.
“Pemerintah harus mengantisipasi hal ini dengan serius. Jangan sampai persoalan kelangkaan atau antrean panjang BBM bersubsidi ini berpengaruh dan berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat,” tegasnya.
Zulham juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Menurutnya, pengendalian distribusi dan pengawasan yang efektif akan membantu menjaga ketersediaan stok serta mengurangi potensi penyalahgunaan yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat.
“Kita mendorong agar penggunaan BBM bersubsidi, khususnya Solar, dikontrol dengan ketat. Pastikan yang menikmati subsidi benar-benar masyarakat dan sektor yang berhak, sehingga stok tetap tersedia dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” pungkasnya.
Zulham berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak terkait dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu dan pelayanan di SPBU dapat kembali normal.
