Banda Aceh,-Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat penanganan banjir dan longsor di sejumlah wilayah Provinsi Aceh. Upaya ini dilakukan melalui pengerahan 31 alat berat di berbagai lokasi terdampak.
Langkah percepatan ini diambil setelah Pemerintah Aceh menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari. Status tersebut berlaku sejak 28 November hingga 11 Desember 2025.
Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan jajarannya bergerak cepat sejak laporan pertama diterima. “Kami memastikan seluruh jajaran teknis bergerak cepat,” kata Dody
Ia menegaskan prioritas utama saat tanggap darurat adalah menjaga konektivitas di wilayah terdampak. Dody menyebut tim juga fokus mengamankan lokasi bencana dan memastikan keselamatan seluruh warga.
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Heri Yugiantoro menegaskan perbaikan darurat dilakukan sesegera mungkin. “Penanganan darurat kami lakukan dengan cepat agar akses jalan dan jembatan yang terdampak dapat segera pulih,” ucap Heri.
BPJN Aceh mengerahkan 31 alat berat pada tiga wilayah kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN). Peralatan itu mencakup loader, excavator, dump truck, backhoe, grader, crane, dan kendaraan pendukung lainnya.
Tambahan alat berat juga disiapkan untuk daerah yang mengajukan permintaan khusus. Satu unit tambahan akan dikerahkan ke Aceh Tenggara untuk pembersihan material banjir.
Kemudian, dua unit alat berat Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I telah bekerja di Kabupaten Pidie Jaya. Penempatan lanjutan akan dilakukan setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menetapkan titik prioritas berikutnya.
Selain itu, Kementerian PU juga menindaklanjuti permintaan Kepala Dinas PU Aceh Barat dengan menyiapkan tambahan dukungan peralatan. Satu unit alat berat dari mitra kerja terdekat akan dikerahkan untuk mempercepat penanganan banjir di wilayah tersebut.
Tim BPJN Aceh dan BWS Sumatera I kini fokus pada pembersihan longsoran dan normalisasi drainase, dan penanganan titik rawan. Keduanya juga memastikan kelancaran arus lalu lintas di jalur-jalur utama.
Kementerian PU terus memantau perkembangan lapangan bersama BPBD, BNPB, Pemerintah Aceh, serta instansi terkait. Koordinasi diperkuat agar penanganan darurat berjalan cepat dan efektif bagi masyarakat.
