Medan,-Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penanganan sampah menjadi fokus utama Pemko Medan saat menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (1/4/2026).
Turut mendampingi Wali Kota menerima anggota dewan yang dipimpin Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike itu antara lain Asisten Ekbang Setdako Medan Citra Effendi Capah, Kepala Bappeda Ferry Ichsan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Melvi Marlabayana, dan Kadis Perkimcikataru John Ester Lase.
Dalam sambutannya, Rico Waas menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut sekaligus memaparkan kondisi Kota Medan sebagai kota terbesar di bagian barat Indonesia dengan tingkat kompleksitas yang tinggi.
“Atas nama Pemerintah Kota Medan, kami mengucapkan selamat datang. Terima kasih atas kunjungan Bapak dan Ibu untuk melihat langsung kondisi Kota Medan,” kata Rico Waas.
Ia menjelaskan, dengan luas wilayah sekitar 265 kilometer persegi dan jumlah penduduk mencapai 2,5 juta jiwa pada malam hari dan meningkat hingga 4 juta jiwa pada siang hari, tantangan pengelolaan sampah di Kota Medan menjadi cukup besar.
Produksi sampah di Kota Medan saat ini berkisar antara 1.300 hingga 1.500 ton per hari. Angka tersebut bahkan meningkat signifikan saat terjadi bencana, seperti banjir yang melanda pada November lalu.
“Ketika banjir terjadi, produksi sampah bisa meningkat hingga 3.000 ton per hari, bahkan sempat mencapai 7.000 ton dalam sehari karena banyaknya barang rusak yang menjadi sampah,” ujarnya.
Rico Waas juga mengungkapkan bahwa saat ini Kota Medan hanya memiliki satu tempat pembuangan akhir (TPA), yakni TPA Terjun, dengan luas sekitar 14 hektare. Dari total area tersebut, hanya tersisa sekitar 2 hingga 3 hektare yang belum terisi, sementara timbunan sampah telah mencapai sekitar 600.000 ton.
“Kalau ini tidak segera diatasi, diperkirakan pada 2029 TPA Terjun akan mengalami overload. Ini tentu menjadi ancaman serius bagi lingkungan,” katanya.
Sebagai langkah awal, Pemko Medan terus mendorong gerakan kebersihan berbasis masyarakat, seperti program gotong royong rutin “Sapa Warga” setiap Minggu, serta “Gotong Royong Raya” yang melibatkan sekitar 3.000 personel dari 21 kecamatan untuk menangani titik-titik sampah kritis.
Di sisi lain, Rico Waas menyebutkan bahwa Kota Medan telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 kota di Indonesia yang mendapatkan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
“Kami sudah menyiapkan lahan sekitar 5 hektare untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah sekaligus pembangkit listrik. Nantinya energi yang dihasilkan akan dijual ke PLN,” jelasnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa pembangunan fasilitas pengolahan sampah membutuhkan biaya besar. Berdasarkan studi banding ke Jakarta, pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) dapat mencapai Rp1,7 triliun.
“Dengan APBD Kota Medan sekitar Rp7 triliun, tentu ini sangat berat jika hanya mengandalkan anggaran daerah. Karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat kami harapkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan bahwa persoalan sampah juga menjadi tantangan besar di Jakarta, meskipun didukung anggaran yang sangat besar.
“Dengan anggaran yang besar pun, persoalan sampah masih menjadi darurat. Bahkan kejadian longsor di tempat pengolahan sampah yang menelan korban jiwa menjadi perhatian serius bagi kami,” ujarnya.
Ia menilai, pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan komprehensif, mulai dari pengurangan di hulu hingga pengolahan di hilir. Namun, tantangan terbesar tetap pada perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah.
“Yang paling sulit itu memilah sampah dari sumbernya. Ini yang terus kami dorong, termasuk melalui regulasi dan sosialisasi,” katanya.
Yuke berharap, kunjungan kerja ini menjadi momentum untuk saling berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama dalam mengatasi persoalan sampah di daerah masing-masing.
Rico Waas menambahkan, Pemko Medan juga terus berupaya menambah ketersediaan lahan guna mendukung pengelolaan sampah jangka panjang.
Ia berharap, kunjungan kerja ini dapat memperkuat sinergi antar daerah dalam mencari solusi atas persoalan lingkungan yang dihadapi bersama.
“Komunikasi dan kolaborasi antar daerah, baik eksekutif maupun legislatif, sangat penting. Karena pada akhirnya, tujuan kita sama, yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.
