Medan,-Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke PT. Bank Sumut, Rabu (1/4/2026). Kunjungan kerja ini dalam rangka membahas penyelenggaraan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah dan Bank Daerah sebagai badan usaha yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Ketua Tim Komisi II DPR RI Bahtra beserta jajaran dari Komisi II DPR RI lainya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Direktur Utama PT. Bank Sumut Heru Mardiansyah serta para Kepada Daerah Kab/Kota Se-Sumut.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Medan, Rico Waas berharap kunjungan kerja ini akan berdampak baik terhadap kemajuan Bank Sumut.
“Rapat ini diharapkan akan membawa dampak baik terhadap kinerja Bank Sumut kedepannya,”harap Rico Waas.
Sementara itu Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya menyampaikan bahwa pemerintah tengah mendorong perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berpihak pada masyarakat. Ia menegaskan BUMD merupakan aset strategis daerah yang perlu ditata secara menyeluruh melalui regulasi baru.
“Reformasi tersebut mencakup pemisahan indikator kinerja antara aspek finansial dan pelayanan publik, pemisahan peran pemerintah sebagai regulator dan pemilik modal, serta pemberian fleksibilitas dalam akses permodalan dan pemanfaatan aset guna meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas.”sebutnya
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Bahtra menegaskan bahwa sebagai instrumen kebijakan daerah, Bank Sumut harus menjalankan fungsi ganda sebagai penggerak ekonomi sekaligus penyedia layanan publik yang profesional.
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah ketimpangan penyaluran kredit. DPR RI menekankan agar Bank Sumut tidak hanya memberikan karpet merah bagi pengusaha besar, tetapi juga merangkul pelaku ekonomi menengah ke bawah.
“Jangan sampai perputaran ekonomi hanya dinikmati segelintir orang di kalangan atas. Kredit harus lebih banyak menyentuh masyarakat menengah ke bawah agar dampaknya terasa nyata bagi seluruh rakyat Sumatera Utara,”ungkapnya.
Selain soal kredit, DPR RI juga mengingatkan Pemerintah Daerah selaku pemegang saham agar lebih bijak dalam mengelola dividen. Pihaknya berharap pembagian keuntungan dari Bank Sumut benar-benar dialokasikan untuk program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat luas di berbagai kabupaten/kota.
