Medan,-Pemko Medan kembali memperketat langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Bertempat di ruang Command Center, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Kabag Perekonomian Setda Kota Medan, Muhammad Reza Hanafi beserta jajaran hadir mengikuti jalannya Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 dirangkaikan dengan pembahasan strategis mengenai penataan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (26/10/2026).
Rakor yang berlangsung secara virtual ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, serta dihadiri oleh perwakilan dari kementerian/lembaga dan kepala daerah se-Indonesia.
Fokus utama agenda pengendalian inflasi kali ini adalah memantau pergerakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) serta mengidentifikasi komoditas pemicu kenaikan harga yang kerap dipengaruhi oleh faktor cuaca, distribusi, hingga dinamika global.
Tomsi Tohir menegaskan pentingnya peran kepala daerah turun langsung ke lapangan guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok. Pemerintah daerah dengan angka inflasi tinggi diinstruksikan untuk bergerak cepat dan berkoordinasi intensif dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta para pelaku usaha setempat.
“Tingkat inflasi selalu kita jaga. Harga bahan pokok ini adalah hal yang utama, sebab menyangkut seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Tomsi, menekankan pentingnya solusi konkret dari para kepala daerah.
Selain stabilitas harga pangan, rakor ini juga mengupas isu strategis seputar penataan, formasi, hingga dukungan anggaran terkait status dan hak-hak Guru PPPK.
