By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
DNABeritaDNABeritaDNABerita
  • HOME
  • MEDAN
  • HIBURAN
  • EKONOMI
  • KRIMINAL
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
  • TEKNOLOGI
  • ADVERTORIAL
  • OLAHRAGA
  • Ide Berita
  • Contact Us
Reading: Terima Panja DPR RI, Bobby Nasution Dorong Sanksi Tegas bagi Peserta Pemilu dan Tim Sukses Pelanggar
Share
Sign In
Aa
DNABeritaDNABerita
Aa
Search
  • HOME
  • MEDAN
  • HIBURAN
  • EKONOMI
  • KRIMINAL
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
  • TEKNOLOGI
  • ADVERTORIAL
  • OLAHRAGA
  • Ide Berita
  • Contact Us
Have an existing account? Sign In
  • Contact
  • Blog
  • Complaint
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
POLITIK

Terima Panja DPR RI, Bobby Nasution Dorong Sanksi Tegas bagi Peserta Pemilu dan Tim Sukses Pelanggar

berita
berita Published November 20, 2026
Share
SHARE

Medan,-Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu mengatur norma hukum yang lebih jelas dan tegas terhadap peserta pemilu maupun tim sukses yang melakukan pelanggaran. Hal ini terutama menyangkut praktik politik uang dan penyebaran hasutan bernuansa Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Bobby menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Pemilu Komisi II DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (20/11/2026).

Dalam forum penyerapan aspirasi yang turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan pimpinan perguruan tinggi di Sumut tersebut, Bobby memaparkan sejumlah tantangan krusial dalam penyelenggaraan pemilu di daerah. Persoalan itu mulai dari akurasi data kependudukan hingga masih tingginya kerawanan praktik politik uang.

Menurutnya, ketegasan aturan hukum sangat dibutuhkan untuk memutus mata rantai gesekan di tengah masyarakat, khususnya pada momentum pemilu.

“Masyarakat kita ini sebenarnya hari-hari biasa tidak terjadi gesekan. Baru agak ribut kalau sudah mau pemilu, dan yang memicu keributan itu tentu peserta pemilu yang ada. Karena itu, harus ada aturan hukum yang jelas dan tegas apabila isu suku atau SARA mulai dibawa-bawa untuk menghasut pemilih,” ujar Bobby di hadapan pimpinan dan anggota Panja Komisi II DPR RI.

Selain politik identitas, Bobby juga menyoroti masih maraknya praktik politik uang. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan sejumlah survei, masyarakat Sumut tergolong paling terbuka mengakui kesediaannya menerima imbalan uang saat momentum pemilu.

Meski demikian, Bobby menilai pemberian sanksi pidana kepada masyarakat pemilih akan sulit diterapkan di lapangan. Karena itu, penegakan hukum yang tegas semestinya diarahkan kepada aktor intelektual, peserta pemilu, serta tim sukses yang menggerakkan transaksi politik uang tersebut.

“Kalau kita memberikan hukuman kepada masyarakat, rasanya itu hal yang sangat sulit. Jadi pengaturan norma hukumnya harus benar-benar tegas menyasar peserta pemilu, calon kepala daerah, dan tim-tim suksesnya,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI sekaligus pimpinan rombongan Panja RUU Pemilu, Dedi Yusuf, mengakui Sumut memiliki tantangan tersendiri yang membutuhkan perhatian khusus dalam perumusan regulasi pemilu mendatang.

Ia merujuk pada tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada di Sumut yang berada di kisaran 55%, serta tingginya laporan dugaan pelanggaran pemilu.

“Pak Bobby tadi sudah menjelaskan pergeseran nilai pragmatisme di sini sehingga pelanggaran cukup banyak. Catatan dari DKPP juga menunjukkan pengaduan pelanggaran di Sumut cukup tinggi, sehingga memang perlu pendekatan dan pengaturan khusus dalam RUU Pemilu yang sedang kita kebut agar rampung sebelum Februari 2027,” kata Dedi.

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah akademisi turut menyampaikan rekomendasi strategis untuk penyempurnaan RUU Pemilu.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) Hatta Ridho mengusulkan sejumlah hal, antara lain kodifikasi hukum pemilu dan pemisahan jadwal pemilu nasional dan lokal sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia juga merekomendasikan penerapan sistem proporsional campuran (mixed member proportional), kewajiban afirmasi 30% keterwakilan perempuan, moratorium penyaluran bantuan sosial (bansos) dan mutasi birokrasi enam bulan sebelum pencoblosan, serta pelibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pengawasan dana kampanye.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Nurhayati menekankan lima norma fundamental yang perlu dimuat dalam RUU Pemilu.

Kelima norma tersebut meliputi jaminan kesetaraan hak politik bagi kelompok rentan dan perempuan, transparansi pendanaan, perlindungan kebebasan sipil, penguatan pendidikan pemilih, serta regulasi khusus mengenai etika penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Menurutnya, pengaturan tersebut penting untuk menangkal manipulasi informasi dan penyebaran konten palsu berbasis teknologi, termasuk deepfake, yang berpotensi mengganggu kualitas demokrasi.

You Might Also Like

Deklarasi” Perang Melawan Narkoba!!! ” Ormas dan Tokoh Masyarakat Kota Tebing Tinggi

MPR Sepakat Pemilihan dan Pelantikan Wapres 9 Desember 2026

Ribut Kepling vs SatPol PP, Robi Barus : Harus Disanksi Tegas, Besok Kami Bahas di RDP

2 Desember, Indonesia Bakal Miliki Wapres Baru

Gibran Mundur, Indonesia Bakal Miliki Wapres Baru Dalam 60 Hari

Sign Up For Daily Newsletter

Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
berita November 20, 2026 November 20, 2026
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Share
Previous Article Tim KSJ Telusuri Pemukiman Beri Sedekah Beras pada Kaum Duafa di Pedalaman Lorong Rahayu Mabar Hilir
Next Article Badko HMI Sumut Dukung Gubernur Sumut Tindak Tegas Perusak Hutan di Sibayak
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

Badko HMI Sumut Dukung Gubernur Sumut Tindak Tegas Perusak Hutan di Sibayak
Medan
Tim KSJ Telusuri Pemukiman Beri Sedekah Beras pada Kaum Duafa di Pedalaman Lorong Rahayu Mabar Hilir
EKONOMI HOME Medan PENDIDIKAN
Rico Waas Siapkan Antisipasi Lonjakan Harga Bahan Pokok Jelang Nataru
EKONOMI
IMM Sumut Dukung Gubernur Bobby Usut Kerusakan Sibayak
Medan
- Advertisement -
November 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« Oct    
DNABeritaDNABerita
© 2023 DNA BERITA. All Rights Reserved.
  • About
  • Contact
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
Welcome Back!

Sign in to your account

Register Lost your password?