Jakarta,-Pemerintah memastikan, sebanyak 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu. Mereka akan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah pusat mulai 1 Januari 2027.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani mengatakan, pengalihan dilakukan serentak tanpa melalui tes seleksi ulang. Menurutnya, para guru tersebut hanya perlu melalui proses verifikasi data untuk memastikan masih aktif mengajar dan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Intinya, mereka tidak perlu mengikuti tes. Statusnya otomatis beralih menjadi penuh waktu dan menjadi ASN pusat dan pengalihan tersebut berlaku serentak pada 1 Januari 2027,” kata Nunuk dalam acara ‘Ngopi Bareng Bu Nunuk’ di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Adapun dari sisi pembiayaan, lanjut dia, pemerintah pusat menyiapkan anggaran lebih dari Rp23 triliun untuk gaji dan tunjangan guru yang dialihkan. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak perlu lagi menganggarkan gaji kelompok tersebut dalam APBD 2027.
Nunuk meminta pemerintah daerah memperpanjang kontrak guru PPPK paruh waktu yang masa kerjanya berakhir pada Oktober 2026, disarankan untuk jangka waktu satu tahun, agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan selama masa transisi.
“Mekanisme peralihan itu sekarang yang fokusnya untuk Pemda itu adalah bagi PPPK para waktu yang habis masa kontraknya per Oktober ini. Supaya tetap diperpanjang kontraknya,” kata Nunuk.
“Perpanjangan kontrak itu sepertinya tidak bisa 2 bulan, silakan diperpanjang 1 tahun. Namun per 1 Januari itu penggajiannya sudah diberikan gaji oleh pusat,” ujarnya, menambahkan.
Kemendikdasmen juga melakukan verifikasi dan validasi data dengan melibatkan operator dinas pendidikan serta Badan Kepegawaian Daerah. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan guru masih aktif menjalankan tugas dan tidak meninggalkan pekerjaan lebih dari dua semester berturut-turut.
Setelah proses verifikasi selesai, pemerintah akan menyiapkan regulasi dan petunjuk teknis sebagai dasar pengalihan status. Payung hukum berupa Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah ditargetkan rampung pada akhir 2026.

