Jakarta,-Pemerintah menargetkan penghentian impor garam pada 2029 sejalan dengan peningkatan produksi nasional secara bertahap. Kepala Bakom ( Badan Komunikasi) Muhammad Qodari menyebut produksi ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, dan 5 juta ton pada 2029.
Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, mengatakan pengurangan impor dilakukan secara bertahap. Pemerintah menargetkan swasembada garam paling lambat pada 2029.
“Pemerintah itu secara bertahap akan mengurangi impor. Di 2029 kita harapkan paling lambat kita sudah swasembada garam,” ujar Frista di Jakarta, Kamis, 3 September 2026.
Menurut Frista, peningkatan produksi melibatkan petambak garam, pelaku usaha, serta badan usaha milik negara. Seluruh sektor tersebut diharapkan meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Produksi garam rakyat masih banyak menggunakan sistem evaporasi terbuka yang dipengaruhi cuaca dan iklim. Kondisi tersebut membuat produksi dapat menurun ketika curah hujan tinggi dan iklim tidak mendukung.
Frista mengatakan pengelolaan secara tradisional juga membuat produksi garam belum optimal. Pemerintah kemudian meningkatkan kualitas petambak melalui pelatihan dan penerapan standar produksi.
“Garam konsumsi kita sebetulnya sudah swasembada sejak 2014. Yang sekarang banyak diimpor adalah garam industri,” katanya.
Garam industri yang diimpor digunakan untuk kebutuhan aneka pangan, CAP, dan farmasi. Industri tersebut membutuhkan garam dengan spesifikasi tinggi dan pasokan yang cukup secara berkelanjutan.
Pemerintah mengembangkan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau K-SIGN di Rote Ndao, NTT. Kawasan tersebut ditargetkan mencapai 2.000 hektare untuk mendukung peningkatan produksi garam nasional.
Tahap pertama K-SIGN seluas 616 hektare telah selesai dan memasuki uji coba produksi. Tahap kedua seluas 751 hektare juga tengah dikembangkan oleh KKP, dengan panen perdana ditargetkan November 2026.
Secara keseluruhan, kawasan garam Rote Ndao akan dikembangkan pada area seluas 10.764 hektare. KKP mengembangkan sekitar 2.000 hektare melalui kerja sama pemanfaatan lahan milik masyarakat.
K-SIGN diproyeksikan memiliki produktivitas hingga 200 ton garam per hektare setiap tahun. Dengan pengembangan 10.000 hektare, kawasan tersebut berpotensi menghasilkan sekitar dua juta ton garam.
Di kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendukung percepatan pengembangan K-SIGN di Rote Ndao. Menurutnya, peningkatan produksi penting agar kebutuhan garam dapat dipenuhi dari dalam negeri.
“Jika kita ingin mandiri, maka produksi harus diperkuat agar hasilnya dinikmati masyarakat kita sendiri. Kita akan percepat,” ujar Zulkifli.
Pemerintah berharap peningkatan produksi nasional dapat memenuhi kebutuhan garam konsumsi dan industri. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghentikan impor garam dan mewujudkan swasembada nasional.
