Jakarta,-Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp30 triliun untuk pelaksanaan program tahun 2027. Lembaga tersebut menetapkan pagu anggaran akhir senilai Rp240,20 triliun demi mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penjelasan tersebut dikeluarkan dalam pertemuan bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta. Lembaga pemerintah itu memaparkan usulan program kerja pada hari Kamis, 3 September 2026 secara terbuka.
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memaparkan dua tahapan penetapan anggaran dalam rapat dengar pendapat tersebut. Penyusunan rencana kebutuhan biaya operasional tersebut melewati proses Pagu Indikatif dan juga Pagu Anggaran.
“Pagu Indikatif berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif sebesar Rp270,20 triliun, sedangkan Pagu Anggaran berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran sebesar Rp240,20 triliun. Angka Rp240,20 triliun inilah yang menjadi dasar Rencana Kerja dan Anggaran yang kami sampaikan pada hari ini,” ujar Mas Dar.
Sebagian besar anggaran sebesar Rp232,88 triliun atau 96,95 persen dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional. Sisa anggaran senilai Rp7,33 triliun atau 3,05 persen ditetapkan sebagai penunjang Program Dukungan Manajemen.
Alokasi dana untuk program makan bergizi mencapai angka Rp232,50 triliun dari total pemenuhan gizi. Dana tersebut mencakup penyediaan makanan untuk peserta didik, guru, tenaga kependidikan, serta ibu dan balita.
Sudaryono menegaskan bahwa penyusunan anggaran ini dirancang guna memperkuat seluruh komponen penyelenggaraan program secara menyeluruh. Skema pembiayaan terpadu tersebut disiapkan demi membangun sebuah sistem pemenuhan gizi masyarakat yang berkelanjutan.
“Di dalamnya juga terdapat dukungan terhadap sistem informasi, promosi dan edukasi, kerja sama dan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pemantauan dan pengawasan, serta penguatan tata kelola,” kata Mas Dar.
Program pemenuhan nutrisi nasional ini ditargetkan mampu menjangkau 72.464.886 penerima manfaat pada tahun 2027 mendatang. Sasaran tersebut mencakup 60.599.777 peserta didik serta 11.865.109 kelompok ibu hamil, menyusui, dan balita.
Target penerima bantuan nutrisi tersebut melampaui standar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebanyak 64,94 juta orang. Pemerintah terus memperkuat tata kelola serta pengawasan berkala demi menjaga kelancaran distribusi makanan bergizi.
