Seoul,-Parlemen yang dikuasai oposisi di Korea Selatan mengesahkan anggaran negara untuk tahun 2025 sebesar 673,3 triliun won (Rp7,4 kuadriliun). Dana ini telah dipangkas dari proposal awal pemerintah sebesar 677,4 triliun won (Rp7,5 kuadriliun).
Pengesahan ini dilakukan pada Selasa (10/12/2024) tanpa kesepakatan dengan Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa dan pemerintah. Ini menjadi pertama kalinya parlemen meloloskan anggaran tanpa persetujuan kementerian pemerintah atau dialog antarpartai, dilansir dari Reuters.
Pemangkasan anggaran mencakup dana cadangan pemerintah, biaya bunga, serta dana rahasia untuk kantor presiden, jaksa, dan auditor. Presiden Yoon Suk Yeol sebelumnya memberlakukan dekrit darurat militer akibat kebuntuan dengan oposisi terkait anggaran memicu krisis konstitusional.
Ketua Partai Demokrat, Lee Jae-myung, menyatakan bahwa pengesahan cepat diperlukan untuk menyelesaikan ketidakpastian dan krisis saat ini. Namun, pemerintah memperingatkan bahwa pemotongan ini dapat melumpuhkan fungsi dasar pemerintah.
Pemotongan ini juga dapat menghambat respons terhadap tantangan eksternal, dan menunda kebijakan untuk usaha kecil serta masyarakat rentan. Ketua Parlemen Woo Won-shik menyatakan bahwa pemerintah tidak kooperatif selama proses konsultasi.
Ia meminta agar rancangan anggaran tambahan untuk 2025 segera disiapkan. Partai Demokrat berpendapat dana tambahan dapat diusulkan di kemudian hari untuk memenuhi kebutuhan mendesak.
Situasi ini menciptakan kekosongan kebijakan fiskal pada saat ekonomi Korea Selatan membutuhkan dukungan fiskal yang ekspansif. Pemangkasan dianggap memperparah kondisi perlambatan ekonomi, dengan ekspor melambat dan pemulihan permintaan domestik yang tetap lemah.
Ekonom Park Sang-hyun dari iM Securities menyebutkan langkah ini akan memicu anggaran tambahan pada tahun depan. Analis Citi memperkirakan pemangkasan anggaran akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,02 poin persentase.
Sementara itu, Bank of Korea memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan melambat menjadi 1,9% pada 2025. Mereka juga memproyeksikan kelambatan pertumbuhan ekonomi menjadi 1,8% pada 2026, setelah tumbuh sebesar 2,2% pada 2023.
Oposisi menilai anggaran tambahan dapat dikelola untuk memenuhi prioritas masyarakat. Namun, pemerintah berargumen pemangkasan ini menghambat pelaksanaan kebijakan dan respons terhadap tantangan global.
Sektor usaha kecil dan masyarakat rentan menjadi pihak yang paling terancam oleh keputusan ini. Tekanan semakin meningkat bagi parlemen dan pemerintah untuk menyusun anggaran tambahan untuk menyeimbangkan prioritas politik dan kebutuhan ekonomi.
