Jakarta,-Para pengemudi ojek online seperti Gojek, Grab, dan Maxim mempertanyakan, mekanisme perhitungan THR 2025 untuk ojek online (ojol). Karena, Presiden Prabowo Subianto menggaransi, pengemudi ojol dan kurir online akan mendaparkan THR 2025 dari perusahaan transportasi online.
Simak mekanisme penghitungan THR 2025 untuk pengemudi ojol Gojek, Grab, dan Maxim. Yakni, sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04/III/2024.
Kebijakan ini diumumkan, tepatnya setelah Presiden Prabowo berdiskusi dengan pimpinan perusahaan transportasi online. Seperti, CEO Gojek, Patrick Waluyo dan CEO Grab, Anthony Tan pada, Senin (10/3/2025).
Berikut mekanisme pengitungan THR bagi pengemudi ojol berdasarkan SE Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024. Berikut ini rincian lengkapnya.
Besaran THR 2025 bagi pengemudi ojol Gojek, Grab, dan Maxim masih menunggu kepastian lebih lanjut dari pemerintah. Namun, secara umum, perhitungan THR biasanya didasarkan pada upah pokok serta tunjangan tetap yang mereka terima.
Mengacu SE Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024, profesi pengemudi ojol dan kurir paket dikategorikan sebagai pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Artinya, para ojol yang memenuhi syarat mendapatkan THR sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dalam ketentuan SE Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tersebut, pekerja (ojol) bisa mendapatkan THR sebesar satu bulan upah. Hal itu, diberikan kepada pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih.
Sementara, bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, perhitungan THR dilakukan secara proporsional. Yakni, berdasarkan lama masa kerja yang telah dijalani.
Bagi pekerja harian lepas, perhitungan upah satu bulan dilakukan dengan dua metode. Jika pekerja bekerja selama 12 bulan/lebih, maka upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata penghasilan dalam 12 bulan terakhir.
Sementara, bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, rata-rata upah dihitung dari pendapatan bulanan. Yakni, selama periode kerja tersebut.
Sedangkan, bagi pekerja yang menerima upah berdasarkan satuan hasil, perhitungan THR dilakukan dengan mengambil rata-rata penghasilan. Yakni, dalam 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya.
Pemerintah menegaskan bahwa pemberi kerja wajib membayarkan THR secara penuh dan tidak diperkenankan mencicil. Selain itu, pencairan THR harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan.
