Jakarta,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka jalur pengaduan bagi orang tua murid terkait jalur zonasi penerimaan peserta didik baru. Demikian disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, Selasa (12/6/2024).
Menurut dia, pemberlakuan jalur zonasi pada penerimaan murid baru menyebabkan sejumlah orang tua murid menempuh jalan pintas. “Banyak orang tua yang membuat kartu keluarga dadakan agar anak-anak mereka bisa diterima di sekolah tujuan,’ ujarnya.
Karena itu, Pahala menegaskan akan menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) yang membantu kecurangan dalam pembuatan kartu keluarga tersebut. “Sangat mudah melacaknya karena sistem pendataan kependudukan sudah sangat jelas,’ ujarnya.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Mardiana, mengatakan saat ini komposisi murid dan bangku sekolah tidak seimbang. “Ini yang kemudian menyebabkan orang tua berebut jatah kursi yang terbatas itu,” ujarnya.
Menurut Wawan, semestinya sistem zonasi bisa menjadi sumber pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan seperti tujuan semula. “Namun, kenyataan di lapangan berbeda dan tidak sesuai harapan pemerintah,” ucapnya.
