Medan,-Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan menegaskan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 harus diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan sinkronisasi program dengan kebutuhan nyata masyarakat. Pandangan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan yang digelar di ruang sidang utama, Senin (29/9/2025).
Juru bicara Fraksi Golkar, Modesta Marpaung, Am.Keb., SKM, menegaskan bahwa masyarakat Kota Medan membutuhkan pembangunan yang bisa langsung dirasakan manfaatnya. “Pembangunan jalan lingkungan, perbaikan drainase, serta penyediaan fasilitas publik harus menjadi prioritas. Infrastruktur dasar ini menyentuh kehidupan sehari-hari warga,” katanya.
Fraksi Golkar juga menyoroti masih adanya program yang tidak sejalan dengan kebutuhan riil di lapangan. Menurut Modesta, perencanaan yang kurang tepat membuat sejumlah belanja modal menjadi kurang efektif. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong Pemko Medan melakukan evaluasi menyeluruh agar program pembangunan tidak lagi salah sasaran.
Selain itu, Golkar menekankan perlunya sinkronisasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pihaknya menemukan adanya program yang tumpang tindih antar instansi, sehingga menimbulkan pemborosan anggaran. Menurut Golkar, koordinasi yang lebih baik akan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Fraksi ini juga memberi perhatian pada isu penguatan ekonomi lokal melalui pembangunan infrastruktur pendukung. Jalan dan fasilitas umum yang memadai akan memperlancar aktivitas ekonomi warga, mulai dari perdagangan kecil hingga usaha menengah. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bukan hanya soal fisik, tetapi juga penggerak roda perekonomian.
Tak hanya itu, Fraksi Golkar menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran. Modesta mengingatkan agar program yang sudah dianggarkan benar-benar terealisasi dan tidak berhenti di atas kertas. “Setiap rupiah harus digunakan dengan efektif agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam pandangannya, Golkar juga mendorong Pemko Medan untuk lebih transparan dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat harus diperkuat agar aspirasi warga terakomodasi dalam kebijakan anggaran.
Dengan catatan tersebut, Fraksi Golkar berharap P-APBD 2025 dapat menjadi instrumen yang nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Medan. Harapannya, pembangunan yang terencana, terukur, dan berkeadilan bisa menjadikan Medan lebih maju serta sejahtera.
