Medan,-Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Medan, Dr Muslim Harahap M.S.P, meminta Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, agar mengembalikan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau jabatan setingkat Eselon II kepada mantan Kadis Perhubungan Kota Medan, Erwin Saleh.
Hal itu dikatakan Muslim Harahap usai Erwin Saleh divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Medan dalam perkara tindak pidana korupsi Medan Fashion Festival (MFF) 2024 dalam sidang yang digelar pada Rabu (26/8/2026) kemarin.
“Kita meminta saudara Wali Kota Medan untuk mengembalikan JPT Pratama atau jabatan Eselon II bagi Erwin Saleh. Mengingat, yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah dan telah di vonis Bebas oleh PN Medan,” ucap Muslim Harahap, Rabu (26/8/2026) malam.
Dikatakan Muslim, berdasarkan aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2026, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dilarang mengajukan banding ataupun kasasi atas putusan bebas perkara pidana pengadilan negeri.
“Jadi jelas, putusan bebas tersebut harus segera dijalankan dan Erwin Saleh harus segera dibebaskan dan dipulihkan nama baiknya. Setelah itu, Pemko Medan harus mengembalikan seluruh haknya sebagai seorang PNS aktif berikut jabatan Eselon II yang dipercayakan kepada dirinya sebelum menjalani proses hukum tersebut,” tegas politisi Partai Demokrat itu.
Muslim memahami bahwa saat ini jabatan Kadis Perhubungan Kota Medan yang sebelumnya dijabat oleh Erwin Saleh sebelum menjalani proses hukum, telah diisi oleh pejabat baru.
Untuk itu, sambung Muslim, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas dapat memberikan amanah berupa jabatan Eselon II lainnya yang masih kosong kepada Erwin Saleh.
“Saat ini ada beberapa jabatan Eselon II yang kosong di Pemko Medan. Wali Kota Medan berhak menentukan jabatan Eselon II mana yang akan diamanahkan kepada Erwin Saleh. Jadi tidak harus kembali menjadi Kadishub Medan, jabatan Eselon II yang mana saja boleh, dan itu hak prerogatif Wali Kota Medan untuk menentukannya,” ujarnya.
Muslim pun berharap, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat segera menjalankan putusan bebas yang ditetapkan PN Medan kepada Erwin Saleh.
“Setelah salinan putusan diterima, kita berharap pembebasan terhadap Erwin Saleh dapat segera dilaksanakan oleh JPU. Erwin Saleh berhak dipulihkan nama baiknya dan mendapatkan kembali hak-haknya, baik haknya sebagai warga negara yang terbebas dari tuntutan hukum maupun hak-haknya sebagai seorang ASN,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan menjatuhkan vonis bebas kepada mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Erwin Saleh dalam perkara dugaan korupsi Medan Fashion Festival (MFF) 2024. Pada kasus ini, Erwin Saleh masih menjabat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.
Dalam amar putusannya, majelis hakim memutuskan kan Erwin Saleh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan JPU Kejari Medan.
Dalam amar putusannya, majelis hakim juga memulihkan hak Erwin Saleh dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya serta memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan dibacakan.
Sementara itu, mantan Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Benny Iskandar Nasution yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini dijatuhi vonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari penjara. Selain itu, Benny juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp897 juta subsider satu tahun penjara.
