Medan,-Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak masyarakat dan pelaku usaha turut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan secara benar. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menghasilkan data yang akurat sebagai dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Ajakan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima kedatangan petugas Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Kerja Gubernur Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (21/8/2026). Para petugas yang mengenakan rompi bertuliskan “Petugas Sensus Ekonomi 2026” melakukan pendataan dan verifikasi informasi terkait kondisi sosial ekonomi.
Pendata lapangan, Muhammad Riza Fakhrulrizqi, mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Gubernur Bobby Nasution, mulai dari identitas anggota keluarga, pekerjaan utama, kondisi tempat tinggal, hingga kepemilikan usaha.
Bobby Nasution menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan berharap hasil pendataan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Menurutnya, dukungan masyarakat dan pelaku usaha dibutuhkan agar pendataan ekonomi nasional tersebut berjalan optimal.
“Kami berharap agar masyarakat menyambut sensus ekonomi ini, dan memberikan informasi yang dibutuhkan,” pungkasnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Asim Saputra menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum penting untuk memotret kondisi dan perkembangan dunia usaha secara menyeluruh.
“Data yang dikumpulkan akan memberikan gambaran mengenai struktur, karakteristik, aktivitas, serta perkembangan berbagai kegiatan usaha di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumut,” ujarnya.
Menurut Asim, data tersebut akan menjadi pijakan strategis bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memetakan struktur usaha dan UMKM, sekaligus menyusun kebijakan pembangunan nasional yang lebih tepat sasaran.
Ia menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memotret struktur, karakteristik, dan perkembangan berbagai kegiatan usaha sebagai dasar perencanaan kebijakan pemerintah. Data yang diberikan kepada BPS juga dijamin keamanan dan kerahasiaannya serta dilindungi oleh undang-undang statistik.
Sensus Ekonomi 2026 berlangsung serentak sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Melalui partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha, BPS diharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih terarah.
