Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 2.397 kejadian bencana terjadi di seluruh Indonesia hingga dasarian kedua November 2026. Bencana hidrometeorologi, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir, mendominasi kejadian tersebut.
Kepala BNPB Kristomei Sianturi mengatakan, dari total kejadian bencana tersebut, sebanyak 1.096 merupakan kasus karhutla. Kemudian, sebanyak 647 kejadian banjir.
“Sepanjang tahun 2026 ini, walaupun belum berakhir, kita sudah ada kurang lebih 2.397 bencana di seluruh Indonesia, didominasi oleh delapan jenis bencana yang enam di antaranya bencana hidrometeorologi dan dua bencana geologi,” kata Kristomei dalam diskusi bertajuk Traces of Resilience di Jakarta, Kamis 19 November 2026.
Kristomei menilai, ancaman bencana hidrometeorologi di Indonesia sebenarnya dapat diprediksi lebih awal. Karena berkaitan dengan siklus pergantian musim kemarau dan musim hujan setiap tahun.
Berbeda dengan bencana geologi seperti gempa bumi dan erupsi gunung api yang waktu kejadiannya belum dapat dipastikan, ancaman banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga karhutla dapat diantisipasi melalui pemantauan data curah hujan dan peningkatan kesiapsiagaan.
“Padahal musim di Indonesia itu sudah bisa kita tebak kapan musim hujan, kapan musim kemarau. Artinya tidak ada yang tidak bisa diprediksi dengan dua musim yang ada di Indonesia, tinggal bagaimana cara kita bersiap diri,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejumlah wilayah di utara garis khatulistiwa. Seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah memasuki musim hujan pada November 2026.
Kondisi tersebut meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Sebaliknya, sejumlah wilayah di selatan khatulistiwa, termasuk Papua Selatan, masih berada dalam periode kemarau. Ancaman kekeringan dan kebakaran lahan pun masih ditemukan di wilayah tersebut.
Menghadapi ancaman bencana yang berulang setiap tahun, Kristomei menekankan tiga prinsip utama yang harus diperkuat dalam penanggulangan bencana. Pertama, kecepatan respons dalam penanganan bencana.
Menurutnya, keterlambatan penanganan berisiko meningkatkan jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda. Kedua, integrasi seluruh kekuatan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Ketiga, sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah agar upaya mitigasi, kesiapsiagaan, serta penanganan bencana berjalan secara terpadu. Melalui penguatan ketiga prinsip tersebut, BNPB mendorong penanggulangan bencana yang lebih terencana dan responsif sehingga risiko serta dampak bencana terhadap masyarakat dapat ditekan.

