Jakarta,-Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani dampak kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan Barat (Kalbar). Sejumlah pompa, tangki, hingga personel dikerahkan untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi sekaligus mendukung penanganan karhutla.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pihaknya terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla dan kekeringan selama musim kemarau. Khususnya, di Kalimantan Barat.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Serta penyediaan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan di lapangan.
“Kementerian PU tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Guna mendukung penanggulangan bencana, menjaga ketersediaan air, melindungi lingkungan, serta menjamin keselamatan masyarakat,” kata Dody di Jakarta, Jumat 21 Agustus 2026.
Melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I dan Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Kalimantan Barat, Kementerian PU mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk menghadapi kondisi tersebut. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan status darurat bencana karhutla.
Kementerian PU pun menyalurkan sejumlah bantuan pompa serta mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekurangan air. Bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah titik di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Sanggau.
Kementerian PU juga menerjunkan personel ke wilayah Ketapang dan Kubu Raya untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganan dari sisi sumber daya air maupun infrastruktur. Kepala BWS Kalimantan I M. Tahid mengatakan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah daerah telah dilakukan sejak kondisi kekeringan mulai menunjukkan dampak serius.
“Upaya kita di lapangan ikut membantu dalam hal pompa-pompa, kemudian beberapa BBM, juga dengan turun langsung untuk melihat kondisi di lapanga. Seperti di Ketapang dan Kubu Raya kita terjunkan tim juga di sana dalam rangka untuk melakukan identifikasi, menemukan apa yang bisa kita bantu dari SDA maupun Cipta Karya,” ujarnya.
Menurut Tahid, musim kemarau panjang yang dipengaruhi El Nino meningkatkan risiko kebakaran di wilayah Kalimantan. Kondisi tersebut semakin menjadi tantangan di wilayah pesisir Kalimantan Barat yang memiliki banyak lahan gambut dan relatif sulit ditangani ketika terbakar.
Sementara itu, wilayah hulu Kalbar lebih banyak memiliki karakter tanah mineral. Karena itu, BWS Kalimantan I tidak hanya bergerak ketika kondisi darurat terjadi, tetapi juga melakukan langkah pencegahan dengan mengidentifikasi titik-titik sumber air yang dapat dimanfaatkan apabila kebakaran terjadi.
“Jadi kita tidak hanya menunggu pada saat kejadian, tetapi juga melakukan identifikasi sumber-sumber air yang ada, sehingga ketika terjadi kebakaran bisa segera dimanfaatkan,” kata Tahid.
Di sisi lain, Kepala BPBPK Kalbar Mohd. Yoza Habibie mengatakan pihaknya telah menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah daerah yang mengalami kekeringan. Wilayah tersebut antara lain Kabupaten Kubu Raya, Kayong Utara, Pontianak, Singkawang, dan Sanggau.
“Kami lebih ke penanganan kekeringan ada di beberapa kabupaten. Unit kita sudah bergerak ke sana dan ada yang sudah kembali. Kita men-supply air bersih dari PDAM-PDAM terdekat, lalu dibawa ke kabupaten/kota,” katanya.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses air bersih di tengah kondisi kemarau. Sekaligus memperkuat kesiapan pemerintah menghadapi potensi meluasnya karhutla di Kalimantan Barat.
