Jakarta ,-Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pihaknya telah memberhentikan 137 kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Pencopotan dilakukan menyusul sejumlah pelanggaran, termasuk kasus keracunan dan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Per hari ini saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 kepala dapur di seluruh Indonesia,” ujar Sudaryono usai rapim BGN di Jakarta, Senin 3 Agustus 2026.
Ia merinci, dari total 137 kepala dapur yang diberhentikan, sebanyak 49 orang berasal dari Jawa Barat, 26 dari Lampung, 11 dari Jawa Timur. Kemudian, 10 dari Sumatra Utara, 10 dari Banten, dan lima dari Jawa Tengah.
Lima kepala dapur asal Jawa Tengah, kata Sudaryono, termasuk pengelola dapur yang sebelumnya terlibat dalam kasus keracunan di SMK Negeri 6 Semarang. “Ini tindakan tegas, mereka diberhentikan karena ada kasus keracunan terdahulu, kemudian ada juga yang melakukan tindakan lain yang tidak sesuai,” katanya.
Selain persoalan keamanan pangan, BGN juga menemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran. Sudaryono menyebut terdapat kasus fishing atau tindakan mengakali sistem, termasuk pihak yang seharusnya berwenang mencairkan dana namun melakukan klaim atau tindakan di luar kewenangan.
“Kami zero toleransi terhadap keracunan, zero toleransi terhadap tindakan korupsi, hengki-pengki. Dan hal-hal lain yang merugikan program ini,” ucapnya.
Menurut Sudaryono, BGN saat ini tengah menyiapkan sistem pengawasan yang lebih ketat agar pengelolaan dapur MBG tidak hanya bergantung pada kepercayaan terhadap individu, melainkan diperkuat dengan mekanisme kontrol.
“Kami tidak bisa mempercayakan sepenuhnya kepada seseorang, tetapi bagaimana seseorang yang bekerja itu kemudian bisa dikontrol dengan sistem,” ujarnya.
Ia mengatakan sistem pengawasan tersebut diharapkan segera rampung dalam waktu dekat. BGN sebelumnya menargetkan penyelesaian pada pekan ini, namun kemungkinan akan selesai pada akhir pekan atau pekan depan.
Selain penguatan pengawasan internal, BGN juga berkomitmen membuka akses informasi kepada masyarakat. Khususnya, orang tua, guru, kepala sekolah, serta dinas terkait.
Sudaryono mengatakan nantinya informasi mengenai menu makanan yang diberikan kepada siswa, kandungan gizi, dapur SPPG yang memproduksi makanan, identitas kepala SPPG. Hingga laporan keluhan akan dapat diketahui secara terbuka.
“Kami ingin menyediakan informasi yang terbuka kepada pihak-pihak terkait, khususnya orang tua, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, guru, dan kepala sekolah,” katanya.
Ke depan, BGN juga berencana mengintegrasikan sistem tersebut dengan kamera pengawas atau CCTV di dapur SPPG. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus memberikan rasa aman bagi sekolah dan orang tua penerima manfaat program MBG.
“Dengan begitu akan menimbulkan kenyamanan dan rasa tenang bagi guru, sekolah. Khususnya para orang tua yang anak-anaknya mendapatkan makan dari program negara ini,” kata Sudaryono.
