Jakarta – Pemerintah menegaskan kebijakan work from home (WFH) merupakan langkah taktis jangka pendek untuk merespons dinamika geopolitik global. Keputusan ini diambil tanpa mengorbankan produktivitas dan pelayanan publik.
Kebijakan WFH ini termasuk salah satu transformasi budaya kerja dan gerakan hemat energi yang diterapkan 1 April 2026. Staf Khusus Wakil Presiden, Nico Harjanto, menegaskan WFH merupakan langkah cepat (quick relief) menekan konsumsi BBM harian.
“WFH ini murni langkah taktis jangka pendek. Sebuah quick relief untuk menekan konsumsi BBM harian, tanpa sedikit pun mengorbankan produktivitas dan pelayanan publik,” kata Nico dalam keterangan tertulis dikutip di Jakarta, Kamis 2 April 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pandangan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK). Ia sebelumnya mengatakan kebijakan WFH bukan solusi efektif untuk menekan konsumsi BBM.
Nico mengatakan, solusi fundamental pemerintah sesungguhnya ada pada transisi energi dalam jangka menengah dan panjang. Seperti mempercepat ekosistem kendaraan listrik, transisi bioenergi B50, hingga memperkuat infrastruktur dan produksi BBM domestik.
“Krisis hari ini kita urai dengan cepat tanpa mengorbankan stabilitas perekonomian nasional. Sembari terus membangun kedaulatan energi masa depan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa. Ia menyampaikan, dunia saat ini tengah menghadapi tekanan geopolitik di kawasan Asia Barat, termasuk Indonesia, khususnya di sektor energi.
Menurut Tina, pemerintah terus memantau perkembangan global dan mengambil langkah yang proporsional, terukur, dan adaptif. Termasuk melalui penerapan transformasi budaya kerja nasional.
Tina mengatakan, pemerintah menghormati berbagai pandangan yang berkembang terkait Transformasi Budaya Kerja Nasional. Ia memastikan, WFH bukan berarti berhenti bekerja atau beristirahat, melainkan penyesuaian cara kerja agar tetap produktif dalam situasi dinamis.
“Pengalaman saat pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa layanan pemerintahan dan aktivitas ekonomi tetap berjalan, meskipun sebagian dilakukan secara jarak jauh. Yang berubah adalah cara kerja, bukan komitmen pelayanan,” katanya.
“Work from home bukan berarti berhenti bekerja atau beristirahat, melainkan penyesuaian cara kerja agar tetap produktif dalam situasi yang dinamis,” ujarnya.
Pemerintah juga memastikan bahwa layanan publik tetap menjadi prioritas utama. Sektor-sektor yang memerlukan kehadiran fisik, seperti tenaga kesehatan, layanan darurat, transportasi, dan pelayanan tatap muka, tetap beroperasi penuh.
“Dari sisi energi, pengaturan ini juga memberikan manfaat. Berkurangnya mobilitas harian, terutama perjalanan pergi-pulang kerja di kota-kota besar, berkontribusi pada efisiensi konsumsi BBM,” ujarnya.
“Memang ada pergeseran konsumsi ke rumah tangga. Namun secara keseluruhan, dengan pengaturan yang tepat, efisiensi tetap dapat dicapai tanpa mengorbankan produktivitas,” ucapnya.
Sebelumnya, Jusuf Kalla menyatakan kebijakan WFH tidak serta-merta menekan konsumsi energi. Hal itu dikarenakan penggunaan listrik tetap berjalan meskipun aktivitas dilakukan dari rumah.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga produktivitas dalam menghadapi situasi ekonomi. Dimana tidak menjadikan WFH sebagai alasan untuk mengurangi aktivitas kerja.
“Energi di kantor itu dari listrik—lampu, AC, komputer. Bukan BBM langsung,” ujar JK seusai menghadiri dialog di kawasan Hotel Sultan Jakarta, Rabu, 1 April 2026.
