Medan,- Warga di Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Medan Tembung, Medan Timur dan Medan Perjuangan mengaku banyak yang belum menerima bantuan sosial (Bansos) seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Sembako hingga bantuan untuk sekolah.
Persoalan ini mengemuka dalam Reses I tahun ke V, Tahun Anggaran 2024, Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Bukhari,SE yang dilaksanakan di sejumlah tempat diantaranya, di Jalan Karikatur, No.24 Komplek Wartawan, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamayn Medan Timur, Jalan Taduan Gg.Mesjid, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Jalan Belat No.121, kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Jalan Mapilindo No.110, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Sabtu-Ahad (20-21/01/2024).
Dwi Ayu Pratiwi warga Jalan Taduan, Kcamatan Medan Tembung mengaku sampai saat ini dirinya belum pernah menerima bantuan PKH, BLT hingga BPJS Kesehatan gratis. “Mohon agar masyarakat seperti kami ini bisa merasakan bantuan sosial seperti PKH, BLT dan BPJS Kesehatan Gratis. Sampai saat ini kami belum pernah merasakan itu,” katanya.
Hal yang sama juga disampaikan Jimy Sirait, warga Jalan Keruntung dimana sampai saat ini dirinya hanya mendengar saja adanya bantuan sosial pemerintah namun tidak pernah merasakannya. “Dulu kami dengar ada BLT, KIS, PKH dan lainnya, tapi kami hanya dengar saja, merasakan tidak pernah,” akunya.
Sementara itu, Deliana warga Jalan Taut meminta Pemerintah tidak menaikan harga sembako yang saat ini sudah sangat menyusahkan warga.”Kalau boleh, harga-harga sembako jangan naik. Kasihan kami yang pendapatannya selalu kurang sementara pengeluarannya dipaksa terus naik,” katanya.
Warga di Jalan Taduan juga meminta pemerintah tidak lagi menaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL). “Kami mohon juga BBM jangan dinaikan lagi, listrik juga sama air,” kata Ema warga Taduan.
Dalam kesempatan reses tersebut, Rosmayati Lubis warga Jalan Taduan meminta Pemerintah Kota Medan menghapuskan tunggakan BPJS warga. “Kalau boleh Pemko Medan bisa melunasi tunggakan iuran BPJS warga, kondisi ini sudah tidak memungkinkan karena banyak warga kena PHK dan tak memiliki pekerjaan lagi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bukhari SE mangatakan bahwa seluruh usulan dan aspirasi warga akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Medan agar segera ditindaklanjuti. “Seluruh aspirasi masyarakat akan kita sampaikan kepada Pemko Medan melalui sidang paripurna. Mudah mudahan bisa segara ditindaklanjuti,” katanya.
Bukhari juga mengaku prihatin dengan kondisi ekonomi saat ini sebagai imbas dari dinaikannya harga BBM. “Salah satu faktor kenapa harga-harga naik di pasaran adalah adanya kenaikan harga BBM. Dan kami di PKS sudah melihat jauh-jauh hari persoalan ini makanya PKS menolak kenaikan BBM,” katanya.
Sementara itu terkait bantuan sosial, Bukhari menyarankan warga untuk intens berkoordinasi dengan Kepala Lingkungan, Kelurahan dan Kecamatan agar warga yang secara berkah mendapatkan bantua bisa dimasukan dalam Bata Terpadu Kesejahteraan Sosia (DTKS). “Bantuan yang dialokasikan dari dana Pemerintah Pusat biasanya penerima harus terdata di DTKS. Untuk itu kita mengharapkan warga untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat,” sarannya.
