Jakarta,-Pemerhati Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Ganarsih menyebut tidak perlu ada aturan baru mengenai judi online untuk dimasukan dalam katagori TPPU. Pasalnya, kata Yenti, TPPU bukan soal tindak kejahatannya atau perbuatannya, tapi soal hasil kejahatannya.
Menurutnya, aturan hukum yang ada soal judi dan judi online sudah cukup, seperti yang tercantum dalam KUHP dan UU ITE. “Jadi siapapun yang menikmati dan menggunakan hasil judi online untuk berbagai kepentingan, seperti bisnis, membeli aset, dan sebagainya sudah bisa dikenakan TPP,” katanya , Sabtu (24/5/2024).
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, Indonesia darurat judi online. Budi menyebut, total perputaran uang judi online (judol) di Indonesia tembus Rp427 triliun sepanjang 2023 hingga periode Januari-Maret 2024.
Ia mengatakan, fenomena kenaikan perputaran uang judi online itu mengisyaratkan bahwa praktik ilegal ini masih eksis di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Budi Arie sepakat aktivitas judi online masuk dalam kategori kejahatan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Hal itu untuk mempermudah tindakan hukum di ruang internasional. Yenti mengkritik pernyataan pejabat negara yang menyebut sulit mengejar uang judi online yang dikirim ke luar negeri yang melegalkan judi, seperti Filipina.
Menurutnya, uang itu berasal dari Indonesia yang melarang judi yang dilarikan ke luar negeri. “jadi tak ada masalah, tetap statusnya uang tersebut hasil kerugian masyarakat Indonesia yang statusnya uang hasil kejahatan,” ucapnya.
Uang tersebut, kata Yenti, bisa dikejar dengan menggunakan mekanisme kerjasama antara pihak kepolisian atau kejaksaan Indonesia dengan Filipina, atau bisa juga antara kepala negara kedua negara. Apalagi, katanya, Indonesia juga sudah menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF).
Harusnya mekanisme-mekanisme seperti itu, katanya, bisa digunakan untuk menindak pelaku dan merampas aset para pelaku judi online dengan menggunakan mekanisme TPPU. Sekarang, katanya, tinggal pemerintah dan aparat penegak hukum mau melakukannya atau tidak.
