Medan,-Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak 10 provinsi di Pulau Sumatera memperkuat sinergi dalam pengembangan hilirisasi industri dan sektor pariwisata sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap saat membuka Sumatra Investment Day (SID) 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Adimulia, Medan, Kamis (23/7/2026), itu menjadi forum investasi regional yang mempertemukan pemerintah daerah, investor, dan para pemangku kepentingan untuk mempromosikan potensi investasi unggulan dari seluruh provinsi di Sumatera.
Dalam sambutannya, Sulaiman Harahap menyampaikan Pulau Sumatera memiliki kekayaan sumber daya alam, posisi strategis, serta infrastruktur yang terus berkembang. Potensi tersebut menjadi modal besar bagi Sumatera untuk tumbuh sebagai kawasan investasi unggulan di Indonesia.
“Hari ini kita tidak berbicara tentang satu provinsi, tetapi tentang satu kawasan yang bergerak bersama, tumbuh bersama, dan maju bersama,” ujar Sulaiman.
Mengusung tema “Invest, Innovate, Inspire, Advancing Sumatra Through Downstream Industry and Tourism Excellence”, SID 2026 mempromosikan 19 proyek investasi unggulan dari 10 provinsi di Sumatera kepada investor domestik maupun mancanegara.
Khusus Sumatera Utara, sejumlah proyek strategis yang ditawarkan meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kawasan Industri Medan (KIM), Airport City Kualanamu, hingga Toba Caldera Resort.
Disampaikan juga, bahwa pemerintah daerah tidak hanya mengejar besaran nilai investasi, tetapi juga kualitas investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, memperkuat UMKM, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
“SID 2026 juga menjadi momentum penting menuju Visit Sumatra 2028. Kita ingin menghadirkan Sumatera sebagai satu perjalanan, satu pengalaman, dan satu identitas yang terhubung antar-destinasi seperti Danau Toba, Belitung, Batam, hingga Bukittinggi,” tambahnya, seraya mengajak seluruh pemerintah daerah terus mempermudah perizinan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut Ameriza M Moesa menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SID 2026. Menurutnya, stabilitas makroekonomi Sumatera berada dalam kondisi yang sangat baik.
“Pada triwulan I-2026, ekonomi Sumatera tumbuh sebesar 5,13% dan kami meyakini hingga akhir tahun tetap terjaga di atas 5%. Sementara tingkat inflasi diperkirakan tetap stabil dalam sasaran target 2,5±1%. Kombinasi daya tarik investasi dan stabilitas makroekonomi ini harus terus kita jaga bersama sebagai motor pertumbuhan nasional,” papar Ameriza.
Ia menambahkan, BI bersama pemerintah daerah telah melakukan Penjaringan Proyek Investasi (Clean and Clear) yang menyaring 84 proyek menjadi proyek-proyek siap ditawarkan (ready to offer). Proyek tersebut dilengkapi fasilitasi one-on-one meeting dengan investor potensial dari Tiongkok, Korea Selatan, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Jepang, hingga India.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Utama Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyampaikan bahwa kontribusi ekonomi Pulau Sumatera terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional pada triwulan I-2026 mencapai 22,08%, dengan total PDRB sebesar Rp1.361 triliun.
Sonny menilai percepatan hilirisasi perlu terus didorong agar nilai tambah komoditas unggulan, seperti kelapa sawit dan karet, dapat dinikmati langsung di Sumatera, bukan hanya melalui pengiriman bahan mentah ke luar daerah. Ia juga mengapresiasi tingginya jiwa kewirausahaan masyarakat Sumatera.
“Tingkat partisipasi kewirausahaan di Sumatera, seperti di Riau, Jambi, hingga Sumut dan Sumbar, berada di atas rata-rata nasional. Potensi jiwa kewirausahaan yang tinggi ini akan sangat luar biasa jika dipertemukan dengan akses pemodalan dan investasi yang kuat,” ujar Sonny.
Di akhir pemaparannya, BPS juga mengharapkan dukungan seluruh instansi dan pelaku usaha terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi yang berlangsung pada 15 Mei hingga 31 Agustus 2026 untuk memotret dan memperbarui struktur ekonomi nasional secara akurat.
