Server Judi Online di Luar Negeri, Pemerintah Butuh Kerjasama Interpol

Jakarta,-Satgas Pemberantasan Judi Online akan menggandeng Kementerian Luar Negeri dan Interpol dalam mengatasi persoalan maraknya judi online di Indonesia.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, mengatakan, keberadaan Kemenlu dan Interpol dibutuhkan untuk memudahkan pemerintah dalam penanganan kasus lintas negara.

“Nanti kita kan perlu bekerja sama dengan negara lain misalnya, ya itu tugas Interpol melakukan penindakan,” kata Usman, Sabtu (27/4/2024). Sebab, kata dia, Kominfo menemukan server judi online mayoritas berada di Negara ASEAN, diantaranya Filipina dan Kamboja.

Dengan demikian, kerja sama dengan Interpol atau otoritas di luar negeri akan memungkinkan pemerintah melakukan tindakan hukum terhadap bandar judi online. Diketahui, saat ini pemerintah tengah serius memberantas konten judi online yang kian marak di Tanah Air.

Karenanya, pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online’ melibatkan lintas Kementerian/Lembaga. Diantaranya adalah Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Polri, Kejaksaan hingga Interpol.

Satgas nantinya akan bekerja di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Usman menyebut, pembentukan Satgas ini merupakan intruksi langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin permasalahan judi online ditangani lebih serius.

“Tugas Kominfo mengawasi ruang digital, kalau OJK soal rekeningnya, PPATK soal alirannya, kalau polisi menangkap, menyelidiki. Satgas akan melakukan upaya komprehensif, integral, dan holistik dalam memberantas perjudian online,” katanya.

Menurut Usman, upaya memberantas judi online memang harus dilakukan lintas sektoral secara terintegrasi. “Ini tidak mungkin jalan sendiri-sendiri, sehingga penanganannya harus dilakukan secara holistik dan komprehensif,” ujarnya.