Medan,-Sekretariat DPRD Kota Medan bersama sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengikuti kegiatan Laboratorium Inovasi yang digelar selama tiga hari, 9-11 November 2026, di Hotel Aryaduta Medan.
Kegiatan yang dirangkai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan Pemko Medan tentang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Kota Medan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengembangkan inovasi guna mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan hingga kelurahan terus mengembangkan inovasi pelayanan publik. Namun, inovasi jangan sekadar membuat aplikasi atau memenuhi tuntutan administrasi, melainkan harus mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan memberikan manfaat nyata.
Menurut Rico, kompleksitas persoalan perkotaan dan perubahan kebutuhan masyarakat menuntut pemerintah meninggalkan pola kerja rutin dan lebih adaptif. Setiap OPD harus mampu menghadirkan inovasi sesuai persoalan dan karakteristik wilayah masing-masing.
Dia juga mengingatkan agar OPD tidak membangun aplikasi secara sendiri-sendiri sehingga menyebabkan data tidak terintegrasi. Karena itu, diperlukan sistem terpadu agar data pemerintah dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Selain digitalisasi, Rico mendorong inovasi pengelolaan sampah dan berbagai terobosan pelayanan lainnya. Setiap inovasi harus memiliki target, indikator keberhasilan serta dievaluasi untuk memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Inovasi tidak harus selalu berupa program besar atau teknologi canggih. Ide sederhana pun bisa bermanfaat jika sesuai kebutuhan masyarakat. Jangan hanya sekadar membuat inovasi, tetapi outcome-nya harus benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala LAN RI Muhammad Taufiq mengingatkan Pemko Medan agar tidak terjebak pada inovasi kosmetis yang hanya terlihat bagus secara administratif, tetapi tidak memberikan dampak nyata
Menurutnya, inovasi pemerintahan harus berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, efisiensi anggaran dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dia menilai, persoalan perkotaan seperti banjir, lingkungan, mobilitas dan daya saing ekonomi membutuhkan koordinasi lintas OPD serta integrasi data. “Rakyat tidak mau tahu OPD mana yang bertanggung jawab. Yang mereka inginkan adalah persoalannya selesai dan pelayanan pemerintah berjalan dengan baik,” ujarnya.
Taufiq menegaskan, keberhasilan inovasi bukan diukur dari banyaknya aplikasi atau penghargaan, melainkan manfaat yang dirasakan masyarakat dan keberlanjutannya sebagai budaya kerja birokrasi.
Sebelumnya, Sekretaris DPRD Medan Erisda Hutasoit SE MSP melaporkan, Laboratorium Inovasi berlangsung 9-11 November 2026. Kegiatan ini diikuti Sekretariat DPRD dan sejumlah perangkat daerah untuk menggali gagasan serta merancang inovasi pelayanan.
Kegiatan dilanjutkan dengan coaching clinic diagnosis dan desain inovasi pada 10-11 November, dengan pendampingan narasumber LAN RI dan BRIDA Kota Medan.
Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen berharap kegiatan tersebut memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah, khususnya dalam mendukung fungsi fasilitasi tugas DPRD.
Dia menegaskan, inovasi Sekretariat DPRD bukan untuk mengambil alih tugas OPD, melainkan memperkuat komunikasi dan integrasi data antara DPRD dengan perangkat daerah. Melalui Laboratorium Inovasi, diharapkan lahir terobosan pelayanan yang lebih cepat, tepat, responsif dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat Kota Medan.
