Medan,- Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution secara resmi membuka Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut Tahun 2027. Pada kesempatan tersebut, Bobby Nasution mengingatkan para bupati dan walikota agar benar-benar memperhatikan indikator-indikator pembangunan di daerah masing-masing.
Menurut Bobby Nasution, tahun 2027 menjadi momentum untuk melihat kinerja kepala daerah yang dilantik pada Februari tahun lalu. Terlebih, sebagian wilayah di Sumut mengalami bencana banjir dan longsor yang cukup signifikan.
“Monitoring RPJMD masing-masing, apakah bencana mempengaruhi RPJMD, terkhusus daerah terdampak bencana, ada beberapa perusahaan besar yang dicabut izinnya, tolong perhatikan betul, tenaga kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indikator pembangunan lainnya,” kata Bobby Nasution di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (29/1).
Bobby Nasution juga meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memanfaatkan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang batal disesuaikan pada tahun 2026. Ia berharap anggaran tersebut benar-benar dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah.
“Manfaatkan, maksimalkan TKD yang tidak jadi disesuaikan tahun ini, terutama untuk pemulihan pascabencana dan juga dampaknya, daerah juga boleh melakukan pergeseran anggaran karena bencana banjir tahun lalu terjadi setelah pengesahan APBD 2026,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut, Dikky Anugerah, berharap konsultasi publik ini tidak hanya menjadi kegiatan rutin. Pembangunan tahun 2027, menurutnya, harus mampu memberikan lompatan hasil yang nyata.
“Oleh karenanya, saya mengajak seluruh peserta memberikan masukan yang konstruktif berbasis data dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” kata Dikky Anugerah.
Dalam Konsultasi Publik RKPD 2027 Sumut ini, Pemprov Sumut juga memberikan apresiasi kepada para mitra pembangunan. Pada kesempatan yang sama, Bobby Nasution turut meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) keenam, yaitu Restorative Justice.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Brando Hutabarat, serta unsur Forkopimda. Hadir pula seluruh bupati dan wali kota se-Sumut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, serta seluruh OPD terkait.
