Jakarta ,-Pemerintah menyatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra menunjukkan kemajuan signifikan. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Pratikno menegaskan saat ini pemerintah berfokus pada percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Selain itu, ia juga telah menerima laporan mengenai perkembangan penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat.
“Kami sudah memperoleh laporan secara lengkap mengenai progres penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Capaianya sudah sangat bagus, tetapi tentu kita harus melangkah ke tahap berikutnya,” kata Pratikno dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 7 April 2026.
Pemerintah juga membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang disiapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama kementerian terkait. Di saat yang sama, pemerintah tetap mengantisipasi kemungkinan bencana susulan yang masih terjadi di beberapa wilayah.
“Bukan hanya bencana yang terjadi pada November–Desember lalu. Bahkan sampai beberapa hari terakhir masih terjadi banjir susulan di beberapa tempat pada Maret,” ujarnya.
Menurut Pratikno, pemerintah melalui BNPB terus mengawal penanganan pasca bencana di tiga provinsi terdampak bencana Sumatra. Mulai dari tahap tanggap darurat hingga rehabilitas dan rekonstruksi di tiga provinsi tersebut.
“Intinya kami menindaklanjuti arahan Presiden untuk memberikan pelayanan maksimal dalam penanganan bencana. Ini juga termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi secara cepat dan akuntabel, sehingga masyarakat bisa segera pulih,” ucap Pratikno.
Pratikno menegaskan pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta ekonomi. Pemerintah menargetkan masyarakat terdampak segera pulih dan aktivitas sosial ekonomi kembali berjalan normal di wilayah terdampak.
Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut menyebut 53 kabupaten/kota masuk percepatan pemulihan, ditambah Nias Barat, Sumatera Utara. Menurutnya, pemerintah daerah mengusulkan wilayah tersebut dimasukkan dalam rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi karena adanya kerusakan infrastruktur akibat longsor.
“Nias Barat sudah kami cek. Mereka mengajukan juga melalui gubernur kepada Bappenas karena ada ruas jalan provinsi yang longsor,,” kata Mendagri Tito.
Ia menjelaskan pemerintah menyusun sejumlah indikator untuk mengukur pemulihan daerah terdampak bencana. Indikator tersebut meliputi fungsi pemerintahan, layanan kesehatan, kegiatan pendidikan, hingga akses infrastruktur.
“Indikator pemulihan juga dilihat dari aktivitas ekonomi, seperti pasar, toko, kedai, hotel, serta ketersediaan listrik, internet, air bersih. Kami juga memantau normalisasi sungai, kondisi pertanian, hingga perikanan tambak dan keramba masyarakat terdampak,” ujarnya.
