Jakarta,- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Perpres merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang yakni UU Haji.
“Presiden dalam hal ini akan membuat Peraturan Presiden (Perpres) untuk menjalankan UU itu. Perpres untuk membentuk Kementerian Haji,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dalam konferensi pers di Gedung Kwartir Nasional (Kwarnas), Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Hasan menjelaskan, ada kementerian yang pembentukannya karena amanat dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan. Lebih lanjut, Hasan mengatakan, ada pula pembentukan kementerian oleh Undang-undang.
Ditanya apakah Mochamad Irfan Yusuf akan otomatis menjadi menteri, Hasan menegaskan pengangkatan menteri merupakan kewenangan Presiden Prabowo. Saat ini M Irfan Yusuf merupakan Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji.
Sementara untuk anggaran telah dipersiapkan, sama halnya seperti pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). “Kalau bikin lembaga baru kan harus disiapkan nanti. Sama kayak bikin PCO kan, harus disiapkan juga,” ujarnya.
Sebelumnya, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Selanjutnya BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
