Jakarta,- Pemerintah memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen tidak berlaku bagi seluruh komoditas produk pangan. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Ia mengatakan, untuk hasil produk pangan yang menjadi target kemandirian atau swasembada pangan, tidak dikenakan kenaikan PPN. Penegasan itu disampaikannya, usai mengikuti rapat terbatas (ratas) terkait ketahanan pangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024).
“Seluruh produk pangan tidak ada kenaikan apapun yang dalam negeri, titik. Mau beras ketan, mau beras merah, tidak ada kenaikan PPN apapun, khusus semua pangan di dalam negeri,” kata Zulhas sapaan akrabnya.
Kepastian itu menjawab polemik di tengah publik yang saat ini masih terjadi terkait penolakan penetapan kenaikan PPN. Keputusan dari naiknya PPN yang awalnya sebesar 11 persen menjadi 12 persen tersebut mulai berlaku di tahun 2025.
Sebelumnya dipastikannya bahwa pemerintah akan memberikan keuntungan bagi para petani gabah dan jagung. Seluruh hasil produksi kedua komoditas tersebut pada 2025 akan mengalami kenaikan harga pokok penjualan (HPP).
Untuk komoditas gabah, diungkapkan Menko Pangan, pemerintah menaikkannya dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram. Sementara kenaikan HPP komoditas jagung, dari awalnya Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram.
“Kenaikan harga kedua komoditas tersebut sudah diputuskan oleh Bapak Presiden. Ini kabar gembira untuk para petani,” ujarnya.
