Medan,- Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, H.Salman Alfarisi, Lc, MA mendorong adanya terobosan dalam sisi regulasi dalam upaya menghadirkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara yang berpihak kepada masyarakat kecil. Hal ini penting dalam mewujudkan kemandirian daerah ditengah efisiensi dan terus berkurangnya Dana Transfer ke Daerah.
Hal ini diungkapkan Salman Alfarisi, dalam acara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Legislatif Corner dengan tema “Ekonomi dan Strategi Penguatan APBD Sumatera Utara: APBD untuk Rakyat” di gedung DPRD Sumut, Rabu (6/8/2025).
“Dalam mewujudkan APBD yang berpihak kepada masyarakat kecil, harus ada terobosan disisi regulasi, kemandirian daerah sangat penting ditengah efesiensi dan berkurangnya Dana Trasfer ke Daerah. Regulasi khusus dibutuhkan dalam mengimbangi dominasi korporasi besar seperti dalam bidang pariwisata, pertanian, perkebunan dalam upaya meningkatkan APBD,” kata Salman
Disampaikannya, saat ini Pemerintah Provinsi harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan APBD yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. “Struktur APBD harus benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, sehingga mampu mendongkrak daya beli masyarakat. Untuk itu, diperlukan juga kreatifitas pemerintah daerah dalam memaksimalkan pendapatan daerah, karena Sumatera Utara memiliki potensi besar di bidang pertanian, perikanan, tambang, pariwisata dan lainnya,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, Salman Alfarisi mengemukakan soal kondisi ketimpangan antara besarnya APBD Sumatera Utara yang mencapai Rp13 triliun lebih, dengan indikator kesejahteraan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang masih tertinggal dibandingkan provinsi lain.
Politisi PKS ini menyampaikan keprihatinannya terhadap kinerja APBD yang dinilai belum efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Sumatera Utara termasuk dalam enam besar provinsi termiskin di Indonesia. APBD kita terbesar di Sumatera, tapi IPM dan PDRB per kapita kita kalah dari provinsi lain seperti Provinsi Riau dan Jambi dan Sumatera Selatan,” tegas Salman.
Salman mencatat, PDRB per kapita/tahun Sumatera Utara berada di angka Rp73.57 juta, jauh tertinggal dibandingkan Provinsi Riau 165.35 juta, Kepulauan Riau 161.42 Juta, Jambi 86.72 Juta, Sumatera Selatan 75.13 juta, meski APBD Sumut jauh lebih besar.
“Ini menandakan bahwa postur APBD kita belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Harus ada keberpihakan nyata terhadap sektor kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat kebijakan Ekonomi Gunawan Benjamin, turut menyoroti dominasi oligarki dalam struktur ekonomi Sumatera Utara yang menyebabkan ketimpangan antara tingginya APBD dan rendahnya PDRB.
“Ekonomi kita terlalu terkonsentrasi pada perusahaan besar yang dikuasai segelintir orang seperti perusahaan perkebunan kelapa sawit. Padahal, kontribusi UMKM terhadap PDRB mencapai 60 persen. Tapi, APBD kita belum menjadikan UMKM sebagai prioritas utama,” kata Gunawan.
Ia menekankan pentingnya perubahan fokus dalam pengalokasian anggaran di tahun 2026, dengan menghentikan proyek-proyek infrastruktur yang tidak berdampak langsung pada peningkatan daya beli masyarakat.
“Kita butuh APBD yang berpihak pada rakyat kecil. UMKM harus diberi tempat utama. Jangan lagi ada proyek yang hanya bagus di atas kertas, tapi tak menggerakkan ekonomi rakyat,” tegasnya.
Gunawan juga mendorong agar program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) diarahkan secara lebih serius kepada pembinaan UMKM dan ekonomi lokal.
