Medan,-Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama DPRD Sumut menargetkan pengesahan peraturan daerah (Perda) larangan penggunaan vape atau rokok elektrik sebelum 30 November 2026. Jika disahkan, aturan tersebut akan berlaku bagi seluruh masyarakat dan mencakup larangan penjualan serta peredaran vape di Sumatera Utara.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution di sela kegiatan Panggung Demokrasi yang digelar Cipayung Plus, BEM SI, dan BEM Nusantara di Aula Dinas Perhubungan Sumut, Selasa (10/11/2026).
“Mungkin kami pertama kalinya di Indonesia yang membuat perda larangan vape. Jadi, begitu perda ini disahkan, tidak boleh lagi menggunakan dan menjual vape di seluruh wilayah Sumut,” ungkap Bobby.
Sebelumnya, larangan penggunaan vape hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMD, tenaga honorer, dan tenaga outsourcing di lingkungan Pemprov Sumut melalui surat edaran gubernur.
Melalui revisi perda yang sedang dibahas bersama DPRD Sumut, larangan tersebut akan diperluas kepada seluruh masyarakat. Tidak hanya penggunaan, penjualan dan peredaran vape beserta produk terkait juga akan dilarang.
“Jadi, vape dan semua yang berkaitan dengan itu dilarang dijual dan beredar,” tegasnya.
Bobby mengatakan, Pemprov Sumut juga menyiapkan solusi bagi pedagang vape yang terdampak kebijakan tersebut. Pemerintah akan memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Sumut agar mereka dapat beralih ke jenis usaha lain.
“Para pedagang vape mereka tidak serta-merta diabaikan atau nasib mereka tidak diperhatikan. Kami memberikan KUR dari Bank Sumut untuk usaha lain. Sedangkan bunganya nanti sedang kami hitung, apakah ditanggung Pemprov Sumut seluruhnya atau sebagian. Hal ini sedang dipersiapkan,” tambahnya.
Bobby menjelaskan, kebijakan larangan vape merupakan bagian dari upaya Pemprov Sumut mencegah dan memberantas peredaran narkoba. Menurutnya, rokok elektrik menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk mengedarkan narkotika melalui cairan atau liquid.
Perhatian terhadap persoalan tersebut juga muncul seiring pengungkapan sejumlah kasus vape yang diduga mengandung narkotika oleh aparat kepolisian.
Sementara itu, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Gerindra, Aripay Tambunan, mengatakan rancangan perda tersebut merupakan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
Dalam revisi tersebut, akan ditambahkan ketentuan mengenai larangan vape atau rokok elektrik untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan persoalan narkoba saat ini.
“Usulan ini disampaikan Pak Gubernur sebulan lalu dan ini menjadi prioritas pembahasan. Sebab, kami melihat ini sangat penting. Makanya, dalam sebulan pembahasannya selesai. Mudah-mudahan sebelum tanggal 30 November ranperda ini segera disahkan,” tegas Aripay.
Ia menyebut DPRD Sumut dalam waktu dekat juga menargetkan pengesahan dua rancangan peraturan daerah, yakni tentang larangan vape dan restorative justice (RJ).
“Pihaknya sangat mengapresiasi keseriusan Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution dalam upaya pemberantasan narkoba di Sumut ini,” pungkasnya.
Selain mendapat apresiasi dari DPRD Sumut, ranperda ini mendapat apresiasi dari Kapolda Sumut dan juga mahasiswa. Sebab, hal ini merupakan salah satu upaya pemberantasan narkoba di Sumut.
