Jakarta ,-Pemerintah mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Percepatan ini dimotori Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi sebelum hunian mulai ditempati.
Pembangunan hunian sementara di Tapanuli Selatan ini ditargetkan selesai sebelum bulan Ramadan. Sehingga masyarakat terdampak dapat segera menempati huntara sambil menunggu penyelesaian pembangunan hunian tetap.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PU berkolaborasi dengan pemerintah daerah, BUMN Karya. Serta didukung oleh PLN sebagai penyedia listrik dan unit-unit teknis lainnya di lingkungan Kementerian PU untuk penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung.
Kementerian PU memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan tepat waktu dan sesuai standar. Agar hunian sementara ini dapat memberikan rasa aman dan kelayakan bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa kesiapan hunian harus bersifat menyeluruh, tidak hanya dari sisi bangunan fisik. Tetapi juga kelengkapan fasilitas pendukung.
“Hunian harus siap secara menyeluruh, air bersih tidak boleh menjadi persoalan ketika masyarakat mulai menempati. Sanitasi, termasuk listrik, harus dipastikan berfungsi sebelum hunian dihuni,” kata Dody dalam keterangannya, Minggu 8 Februari 2026.
Pembangunan hunian sementara ini merupakan bagian dari penanganan darurat pascabencana. Agar masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian yang layak, aman, dan memenuhi kebutuhan dasar.
Di lokasi tersebut, Kementerian PU membangun sebanyak 252 unit hunian yang tersebar dalam 21 blok modular. Adapun setiap blok terdiri atas 12 unit.
Hunian tersebut diperuntukkan bagi sekitar 245 kepala keluarga atau kurang lebih 1.800 jiwa terdampak bencana. Penetapan dan pengaturan calon penghuni sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat.
Pembangunan huntara dilaksanakan di atas lahan seluas sekitar 2,6 hektare dari total lahan tersedia sekitar 16,8 hektare. Adapun sisa lahan direncanakan akan dikembangkan untuk pembangunan hunian tetap yang akan dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Secara teknis, hunian dibangun menggunakan sistem konstruksi modular guna mempercepat waktu pengerjaan. Struktur bangunan menggunakan rangka baja ringan dan baja CNP, dengan dinding sandwich panel, penutup atap metal, serta lantai GRC berfinishing vinyl.
Setiap unit dirancang memiliki ventilasi dan pencahayaan yang memadai demi kenyamanan penghuni selama masa tinggal sementara. Setiap blok modular dilengkapi fasilitas sanitasi komunal berupa enam unit toilet dan enam unit shower, masing-masing terdiri dari tiga unit untuk perempuan dan laki-laki.
Secara keseluruhan, kawasan ini memiliki 126 unit toilet dan 126 unit shower. Serta dapur bersama di setiap blok untuk mendukung aktivitas harian warga.
Selain hunian dan sanitasi, kawasan tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti masjid, gedung serbaguna, dapur umum, area cuci. Kemudian, ruang komunal, pos jaga, tempat penampungan sementara (TPS), area hijau, taman bermain anak, lapangan olahraga, serta area parkir.
