Tapsel,- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut upaya pemerintah daerah (Pemda) di Sumatera Utara (Sumut) di bawah koordinasi Gubernur Bobby Nasution berjalan kolaboratif, sehingga mengefektifkan pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Penilaian tersebut disampaikan Tito menanggapi komitmen Gubernur Sumut Bobby Nasution yang terus memberikan perhatian dan penanganan bencana hingga pascabencana di sejumlah kabupaten terdampak, terutama Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan. Ketiga daerah tersebut menjadi wilayah terdampak terparah dari total 18 kabupaten/kota di Sumut.
Atas hal itu, Tito menyampaikan apresiasi atas nama Presiden RI Prabowo Subianto kepada para kepala daerah yang telah melakukan berbagai langkah cepat dan efisien dalam rangka pemulihan pascabencana atau R3P. Salah satunya dengan memastikan seluruh pengungsi telah dipindahkan ke hunian sementara (Huntara) atau hunian lain yang lebih layak dan nyaman.
“Kami apresiasi apa yang disampaikan Gubernur Sumut, Pak Bobby soal bantuan penyediaan lahan untuk membangun hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat. Saya menyampaikan ucapan terima kasih mewakili Bapak Presiden RI,” ucap Tito di sela kegiatan peresmian Huntara bagi masyarakat terdampak bencana Sumatera yang dipusatkan di Kelurahan Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis (5/2/2026).
Selain itu, Tito menegaskan bahwa anggaran atau dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat kepada tiga provinsi terdampak dapat digunakan sesegera mungkin, sesuai Peraturan Menteri Keuangan terkait pemulihan pascabencana Sumatera, termasuk Sumut.
“Jadi kepada Gubernur, Pak Bobby Nasution, karena ini bencana provinsi, maka dana TKD bisa digunakan secepatnya. Pekan depan saya siapkan petunjuk teknisnya, dan buatkan Pergubnya, beritahukan ke DPRD. Sehingga tidak memerlukan pembahasan dan persetujuan dewan, mengingat ini soal bencana,” jelas Tito.
Tito juga menerangkan bahwa penggunaan dana pendahuluan diperbolehkan, seraya menyampaikan permohonan maaf kepada anggota DPRD Sumut yang hadir di lokasi.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution menjelaskan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam memitigasi bencana sesuai porsi dan kewenangan masing-masing, sekaligus memperkuat upaya pemerintah pusat dalam percepatan pemulihan pascabencana.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah menyiapkan anggaran dana tunggu hunian (DTH) kepada masyarakat terdampak bencana. Namun dari Bupati Tapsel, Pak Gus Irawan meminta bantuan tersebut dialihkan untuk membantu perbaikan akses jalan masyarakat yang terputus akibat banjir dan longsor,” ungkap Gubernur.
Untuk itu, Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sekaligus mengolaborasikan langkah bersama antara provinsi dan kabupaten/kota dalam memulihkan kondisi masyarakat melalui program R3P.
Sementara itu, warga Desa Tandihat yang menghuni Huntara di Kelurahan Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, N Dalimunthe, menyampaikan bahwa dirinya bersama warga terdampak lainnya telah menempati Huntara tersebut selama dua pekan.
“Kami sudah dua pekan tinggal di sini. Alhamdulillah, sudah ada disiapkan tempat tidur, kamar mandi, dapur dan fasilitas lainnya. Sudah jauh lebih nyaman lah daripada di pengungsian,” sebut Dalimunthe.
Ia yang berprofesi sebagai petani/pekebun mengaku kehilangan tempat tinggal akibat rusak berat diterjang banjir bandang. Kondisi serupa juga dialami warga lainnya.
“Kebun kami juga banyak yang rusak. Tetapi yang paling sulit sekarang, jalan menuju kebun itu kan putus. Jadi kami kesulitan untuk bisa ke sana. Kalau bisa, ada bantuan pemerintah membangun kembali akses jalan ke ladang (kebun) secepatnya,” harap Dalimunthe.
