Belawan – Belum tuntas masalah tawuran dan narkoba, menyusul ratusan massa forum Peduli Alwasliyah (FPA) dari Sumatera Utara mengelar aksi unjuk rasa di halaman Polres Pelabuhan Belawan. Selasa (10/02/2026).
Aksi yang di gelar massa forum Peduli Alwasliyah (FPA) minta kepada Kapolri untuk mencopot Kapolres Pelabuhan Belawan yang tidak peduli atas permohonan pihak Alwasliyah Sumatera Utara.
Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara Demokratis yang berlandaskan hukum dan peraturan perundang undangan.
Artinya Hukum dan Peraturan Perundang undanganlah kekuasaan tertinggi di NKRI ini.
Oleh karenanya Pemerintah sebagai Pelaksana Hukum dan peraturan Perundang undangan harus menjalankan Hukum dan Peraturan Perundang undangan dengan sebaik baiknya
Menurut Charles Butar Butar selaku ketua koordinator aksi mengatakan kepada awak media, hal ini belum ada kami lihat di Polres Pelabuhan Belawan menjalankan Keputusan Hukum tertinggi di Negeri ini, yakni Keputusan Tetap (Inkrah) PK Mahkamah Agung terkait Tanah Milik Alwasliyah yang berada di Jalan Serbaguna Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.
Kami melihat, bahwa Polres Pelabuhan Belawan tidak tanggap terhadap Permintaan Pengawalan yang dimintakan oleh Pengadilan Negeri Lubuk pakam.
Disamping itu, kami mengetahui bahwa Pihak Alwasliyah sudah melaporkan atas Penyerobotan lahan Milik Alwasliyah ke Polres Pelabuhan Belawan yang hingga saat ini tidak ada kemajuan atas laporan tersebut. Ucap Charles sebagai ketua kordinator aksi forum Peduli Alwasliyah.
Charles percaya bahwa Polres Pelabuhan Belawan sebagai Institusi Penegakan Hukum makanya Alwasliyah Melapor ke Polres Pelabuhan Belawan. Namun Kepercayaan Alwasliyah ternyata tidak mendapat respon dari pihak Polres Pelabuhan Belawan.
Menyikapi hal ini, maka kami dari Forum Peduli Alwasliyah (FPA) Sumatera Utara menyatakan Sikap sebagai berikut:
1. Meminta Kapolri untuk Mencopot Kapolres Belawan atas sikap arogan Kapolres yang tidak mau menerima perwakilan dari Alwasliyah untuk beraudiensi mempertanyakan mandeknya hal hal yang terkait Alwasliyah.
2. Meminta Kapolri untuk Mencopot Kapolda Sumut yang tidak Respon terhadap Penegakan Hukum di Wilayah Sumatera Utara.
3. Meminta Kapolri untuk menurunkan Tim memeriksa PJU di Polres Pelabuhan Belawan yang telah 6 kali membatalkan Pelaksanaan Eksekusi, sementara sepengetahuan kami Penentuan tanggal eksekusi selalu atas keputusan Polres Belawan, artinya Polres Pelabuhan Belawan tidak bertanggungjawab atas Penentuan tanggal Eksekusi yang telah mereka keluarkan.
4. Meminta Kapolri untuk Memeriksa Kasat Reskrim dan Juru Periksa Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan yang hingga saat ini tidak menindaklanjuti Pengaduan Pihak Alwasliyah. Tutup Charles.(Gs/Blw).
