Jakarta,- Presiden Prabowo Subianto akan memberikan kelonggaran kepada nelayan untuk pengembalian kredit. Hal itu terkait rencana pemerintah untuk membangun berbagai fasilitas desa nelayan seperti pabrik es atau cold storage dan kapal.
“Bukan kita bagi-bagi, ini kita organisir dalam koperasi, semua pengeluaran mereka akan bayar kembali ke bank-bank dan ke pemerintah. Kita beri kelonggaran pengembaliannya bisa di atas 10 tahun, 11 sampai 12 tahun,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya di acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jumat, 13 Februari 2026.
Pemerintah akan membangun desa nelayan di seluruh Indonesia. Ada 1.000 desa nelayan yang ditargetkan rampung tahun 2026.
Selanjutnya, dalam kurun waktu lima tahun kedepan, 5.000 desa nelayan rampung di berbagai daerah. Desa nelayan merupakan salah upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan terutama di desa.
“Tiap desa nelayan terdiri dari sekian ratus, ada yang 300, 500, ada yang sampai 2.000 nelayan. Kita totalnya dalam 4 tahun mendatang kita akan membangun 5.000 desa nelayan,” kata Presiden.
Presiden mengatakan selama Indonesia merdeka, nelayan Indonesia luput dari perhatian pemerintah. Mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar solar, sulit untuk mengakses pasar dan tidak memiliki fasilitas pendingin ikan.
Oleh sebab itu, desa nelayan yang akan dibangun pemerintah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Bahkan pemerintah akan mendorong desa nelayan untuk ekspor langsung hasil tangkapannya.
“Tiap desa nelayan kita akan bangun pabrik es, kita akan bikin cold storage, kita akan bikin dermaga. Kita akan bagikan kapal-kapal, kita akan siapkan kendaraan, kita akan buka pelabuhan-pelabuhan, lapangan-lapangan terbang boleh ekspor langsung,” ujarnya.
