Jakarta,-Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dinilai berpotensi mendorong perpindahan konsumen ke Pertalite. Karena itu, pemerintah diminta memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tetap tepat sasaran.
Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo menilai kenaikan harga Pertamax oleh Pertamina menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi faktor utama penyesuaian tersebut.
“Kenaikan harga Pertamax tidak dapat dihindari karena lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Langkah ini diperlukan untuk menjaga keberlanjutan keuangan Pertamina di tengah tekanan biaya energi yang terus meningkat,” kata Hadi Ismoyo saat dikonfirmasi, Rabu, 10 Juni 2026.
Hadi mengatakan Pertamina menanggung beban biaya besar akibat kenaikan harga minyak mentah internasional dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, harga minyak dunia meningkat 30 hingga 50 persen sebagai dampak konflik yang berlangsung di Timur Tengah.
“Selama ini Pertamina menanggung selisih harga Pertamax sekitar Rp4.500 per liter untuk menjaga keterjangkauan masyarakat. Dengan konsumsi 12 juta kiloliter per tahun, beban yang ditanggung Pertamina mencapai sekitar Rp54 triliun,” ucapnya.
Diketahui, PT Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax RON 92 dari dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Sementara, Pertamax Green (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
“Kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong sebagian konsumen beralih ke Pertalite karena selisih harga yang melebar. Mayoritas kendaraan pengguna Pertamax masih dapat menggunakan Pertalite sehingga risiko migrasi konsumsi perlu diantisipasi,” ujar Hadi.
Hadi meminta pemerintah dan BPH Migas memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi bersama aparat penegak hukum. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran dan dinikmati kelompok masyarakat yang berhak.
“Perlu sekali pengetatan dan pengawasan atas tata kelola BBM subsidi. Sehingga harus tegas untuk menindak pelanggaran bagi mobil-mobil yang seharusnya tidak berhak antre di jalur Pertalite,” kata Hadi.
Hadi mengatakan Pertamina menghadapi tekanan ganda dari kenaikan harga minyak mentah dan penguatan dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, hingga kini belum ada kepastian dukungan anggaran pemerintah untuk menutup beban perusahaan.
