Medan,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menekan laju inflasi yang pada September 2025 mencapai 5,32% (yoy), tertinggi secara nasional. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan, pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama daerah, mengingat dampaknya langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
“Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil,” ujar Gubernur Bobby Nasution, di Medan, usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi dengan Kemendagri secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Senin (6/10).
Tekanan inflasi di Sumut terutama berasal dari komoditas pangan bergejolak seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Untuk menekan gejolak harga, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan berbagai aksi jangka pendek.
Dalam tiga bulan ke depan Pemprov Sumut menyiapkan 11 langkah cepat menurunkan harga komoditi penyumbang tertinggi. Langkah tersebut yaitu, membagikan secara gratis komoditi penyumbang inflasi, bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah, percepat program bantuan pangan, pasar murah, intervensi tataniaga, sidak pasar, monitoring distribusi pangan, memperkuat kerja sama antar daerah, menugaskan BUMD mengelola cabai dan bawamg merah, antisipasi bahan pangan untuk program MBG, dan penetapan toko pantau inflasi.
Bobby Nasution menekankan langkah yang dijalankan mengikiti prinsip 4T, yaitu tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu. “Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan,” tegas Bobby.
Gubernur juga menekankan bahwa penanganan inflasi tak cukup hanya dengan operasi pasar. Diperlukan sinergi lintas sektor, termasuk optimalisasi peran BUMD pangan daerah dalam menjaga ketersediaan stok komoditas utama.
Pihaknya menugaskan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) untuk aktif mengelola dan menyalurkan pasokan cabai, bawang, serta beras.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung menambahkan bahwa selain langkah cepat, Pemprov juga tengah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir.
Ia menjelaskan, BUMD pangan daerah akan didorong menjadi bagian dari ekosistem pangan strategis, bekerja sama dengan kelompok tani dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga kesinambungan pasokan.
“Dengan cara ini, kita ingin Sumut tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, maka harga akan lebih terkendali,” tambahnya.
Langkah tersebut juga diiringi dengan peningkatan koordinasi antara TPID Provinsi, BI, BPS, Bulog, dan Satgas Pangan, termasuk publikasi berkala melalui press release dan konferensi pers untuk menjaga komunikasi yang efektif dengan masyarakat.
