Medan,-Gubernur Sumut Bobby Nasution melakukan langkah-langkah strategis peningkatan mutu pendidikan. Teranyar, gubernur termuda di Indonesia itu menyediakan akses internet gratis di sekolah. Langkah itu diyakini mampu menjadi penunjang mewujudkan kesetaraan pendidikan di Sumatera Utara.
Pengamat Pendidikan Septian Prawijaya SPd MPd menilai, akses internet gratis di sekolah menunjukkan bahwa Gubsu Bobby berusaha mewujudkan kesetaraan pelayanan pendidikan di Sumut.
“Usaha untuk mewujudkan kesetaraan layanan pendidikan oleh gubernur patut diapresiasi,” kata Septian, Rabu 12/11/2205 di Medan.
Namun, Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan UNIMED itu, menyarankan Gubsu perlu memastikan implementasi di lapangan penyediaan layanan internet gratis ini tepat sasaran dan guna.
Terkait upaya Gubsu dalam keseteraan pendidikan di Sumut, Prawija menyebutkan sejumlah langkah. Salah satunya perlu memastikan managemen guru SMA/SMK/SLB di Sumut menggunakan sistem merit sesuai dengan kebutuhan sekolah sehingga tidak ada lagi sistem mutasi yang suka-suka.
“Akhirnya terkadang menumpuk guru pada sekolah tertentu yang biasanya lokasinya berada di pusat kota/kabupaten,” ujar pria yang karib disapa Wija itu.
Selain itu, sambung Wija, Gubernur melalui kepala dinas pendidikan harus memastikan 8 standart BSNP harus bisa dipenuhi oleh semua satuan pendidikan di bawah naungannya. Jangan ada lagi sekolah SMA/SMK/SLB di Sumut yang ruang kelas yang tidak layak untuk belajar.
Dengan langkah-langkah itu, Wija menggarisbawahi kesetaraan pendidikan di Sumut bisa terwujud di era Gubernur Bobby Nasution.
“Meskipun mungkin belum mencapai kesetaraan yang ideal, namun jika gubsu berkomitmen untum mewujudkannya masyarakat akan merasakan langsung upaya Gubsu untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan tersebut,” kata Wija.
Terkait kesetaraan pendidikan tadi, Akademisi UMSU Akhyar Anshori SSos MIkom, turut angkat bicara. Dosen Ilmu Politik FISIP UMSU itu berujar, pemerintah bisa melakukan pendataan secara komprehensif dalam mewujudkan kesetaraan pendidikan.
“Kita menyadari dengan luas geografis Sumatera Utara, tentunya banyak sarana pendidikan yang terabaikan dan terkesan tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pendataan ini tentunya akan menghasilkan gambaran tentang aktivitas atau program mendesak apa yang dapat dilakukan dalam upaya mewujudkan kesetaraan pendidikan ini,” kata Akhyar.
Namun Akhyar menggarisbawahi bahwa kerja kerja kolaboratif dan sinergitas dengan seluruh stakeholder pendidikan dinilai bisa mewujudkan kesetaraan pendidikan di Sumut.
“Bukan hanya bagi lembaga pendidikan berstatus milik pemerintah, tetapi juga bagi pendidikan yang dikelola swasta,” kata Akhyar.
Akhyar juga mendorong peran aktif perguruan tinggi dalam mewujudkan kesetaraan pendidikan di Sumut.
“Perguruan tinggi dan sivitasnya, sudah semestinya terlibat dalam mewujudkan kesetaraan pendidikan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat terkait dengan Kampus Berdampak, dimana kampus memberikan kerja-kerja nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya,” tukas Akhyar.
