Medan,-Juru bicara Fraksi PAN Sudari ST menyampaikan terkait Rendahnya pendapatan asli daerah kota Medan dari target yang dibuat dan tidak adanya penambahan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya sangat erat kaitan dengan optimalisasi pemerintah kota Medan untuk melakukan membuat sistem pembayaran pajak retribusi secara online dan terintegrasi pada badan pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah Kota Meda. “Sistem online merupakan upaya untuk meminallisir adanya oknum-oknum petugas pajak yang bermain mata dengan pihak-pihak dan wajib pajak,” kata Sudari dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang beragendakan Penyampaian Laporan Badan Anggaran, Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan dan Penandatanganan/Pengambilan Keputusan DPRD Kota Medan sekaligus Persetujuan Bersama atas Ranperda Kota Medan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2023, Selasa (25/06/2024).
Jauhnya realisasi yang dicapai dibandingkan dengan target yang dibuat dari sektor pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi tahun 2023 ini target pendapatan dibukukan sebesar 3,1 triliun lebih realisasi hanya 2,1 triliun lebih atau hanya 6 rumah 97% pada sektor pendapatan retribusi target 320 miliar lebih realisasinya 155 miliar lebih hanya 43,13% hal ini menjadi perhatian tapi secara terus hampir semua pos pendapatan pajak tidak sesuai dengan target pajak hotel pajak restoran penerangan jalan pajak parkir PBB dan bphtb semua tidak terrealisasi.
Pemko Medan didorong untuk memiliki formula yang tepat untuk perbaiki kondisi ini, rendahnya pendapatan dari pajak penerangan tentunya harus menjadi perhatian khusus dari target 634 miliar hanya terealisasi harus menjadi perhatian ke depan.
“Fraksipan kota Medan meminta kepada pemerintah kota Medan untuk melakukan langkah-langkah guna optimalisasi penagihan hu penagihan piutang pajak daerah Nam terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat upaya mengurangi jumlah pengangguran di Kota Medan,” sarannya.
Faksipan kota Medan meminta kepada pemerintah kota Medan untuk lebih mengoptimalkan pengembangan dan pemberdayaan UKM kewajiban kota Medan memberikan apresiasi kepada pemerintah kota Medan beberapa tahun lalu memberikan bantuan terhadap para pelaku UMKM serta sekarang ini melakukan pembangunan dan pembenahan di kawasan bersejarah dan Lapangan Merdeka untuk para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM.
“Fraksipan DPRD kota Medan meminta kembali pemerintah kota Medan memberi perhatian khusus dan pendampingan terhadap pelaku UMKM yang jumlahnya hampir 10.000 serta memberikan bantuan modal dan akses jaringan agar hasil-hasil produksi UMKM dapat terdistribusi dan terjual dengan luas dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di kota Medan,” katanya.
Fraksipan berharap ke depan persoalan pendidikan menjadi skala prioritas dalam perbaikan peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di kota Medan beberapa hal yang kiranya menjadi perhatian pemerintah modal Medan yaitu untuk menambah beasiswa pendidikan terhadap masyarakat miskin yang membutuhkan dan berpenghasilan rendah kualitas sarana dan prasarana yang belum layak dan jauh Tertinggal dibandingkan sekolah swasta
“Kemudian juga termasuk hal-hal masih banyaknya Kepala Sekolah yang belum definitif hal ini tentunya mengganggu konsentrasi dan kualitas pekerjaan para kepala sekolah kemudian kearsipan Medan meminta kepada dinas pendidikan untuk melakukan menyatukan beberapa sekolah yang jelas-jelas sudah sangat minim siswanya hal ini untuk efisien dan peningkatan mutu,” kata Sudari.
