Langkat,-Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan dua inovasi unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2026. Kedua inovasi tersebut meliputi pengelolaan aset Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) secara mandiri melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta efisiensi operasional Rumah Sakit (RS) Haji Medan.
Dispora Sumut memiliki aset senilai Rp3,1 triliun yang sebagian besar merupakan warisan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024. Aset tersebut akan dikelola secara optimal melalui skema BLUD dengan target mampu membiayai kebutuhan operasional dan pemeliharaannya secara mandiri.
“Setiap tahunnya kami mengeluarkan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk maintenance dan operasional aset olahraga kami. Lewat BLUD, target kami 2029 Dispora sudah mandiri untuk pengelolaan aset-aset ini,” kata Bobby Nasution secara daring dari Kabupaten Langkat saat mengikuti Presentasi Kepala Daerah dalam rangka Pemberian Penghargaan IGA 2026, Selasa (3/11/2026).
Sementara itu, inovasi di RS Haji Medan difokuskan pada efisiensi penggunaan dan pengadaan obat-obatan. Menurut Bobby, selama ini masih banyak rumah sakit yang mengalami penumpukan obat hingga kedaluwarsa, padahal belanja obat merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam operasional rumah sakit.
“Kami memperketat kebijakan pembelian obat-obatan, mendata secara detail obat-obatan apa yang paling banyak dibutuhkan masyarakat, membuat kebijakan pemberian obat seefisien mungkin tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” kata Bobby Nasution.
Salah satu tim penilai, Prof. Diah Natalisa, mengapresiasi keberhasilan Sumut masuk sebagai finalis nominasi IGA 2026. Sumut akan bersaing dengan sembilan daerah lainnya untuk meraih penghargaan tersebut.
“Bangga sekali Sumatera Utara bisa masuk nominasi, menjadi finalis IGA 2026,” kata Diah sebelum menyampaikan dua pertanyaan terkait inovasi yang dipaparkan Bobby Nasution.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Raden Gani Muhammad, serta para bupati/walikota dan gubernur yang masuk nominasi IGA 2026. Hadir pula tim penilai dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ombudsman, Kementerian Dalam Negeri, dan kalangan akademisi.
