Medan,- Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan dari Fraksi PKS, Datuk Iskandar Muda, A.Md, menyampaikan sejumlah catatan terkait pelayanan publik dan pembangunan kota saat bertemu Wali Kota Medan di Balai Kota Medan, Senin (19/10/2026).
Datuk menyoroti persoalan lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang kerap rusak atau hilang meski baru diperbaiki. Ia meminta Dinas Perhubungan memperketat pengawasan dan pemeliharaan, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum jika ditemukan dugaan pencurian.
“Jangan sampai lampu baru diperbaiki, beberapa hari kemudian rusak atau hilang lagi. Jika dicuri, harus dilaporkan dan diproses sesuai hukum agar tidak terus membebani anggaran,” tegasnya.
Di bidang infrastruktur, Datuk mendorong proyek pembangunan tahun anggaran 2027 mulai dikerjakan sejak Maret, jika seluruh tahapan telah memenuhi ketentuan. Langkah ini dinilai dapat menjaga kualitas pekerjaan, menghindari penumpukan proyek pada akhir tahun, dan mempercepat manfaat bagi masyarakat.
Ia juga meminta Pemko Medan menyusun cetak biru penanganan banjir yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui pemetaan kawasan rawan banjir, pembenahan drainase, pembangunan pengendali banjir, serta koordinasi lintas wilayah.
Pada sektor pemadam kebakaran, Datuk mendorong penambahan kendaraan dan peralatan berukuran kecil untuk menjangkau permukiman padat dengan gang sempit, disertai penambahan personel agar penanganan kebakaran dan penyelamatan warga lebih cepat.
Di bidang pendidikan, ia meminta penambahan penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan beasiswa kuliah bagi keluarga kurang mampu. Pendataan harus transparan dan bantuan tepat sasaran agar keterbatasan ekonomi tidak menghambat pendidikan anak-anak Medan.
Datuk juga meminta Dinas Lingkungan Hidup mengevaluasi pengelolaan retribusi sampah untuk mencegah potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendataan wajib retribusi, proses pemungutan, dan penyetoran penerimaan harus diawasi secara transparan, seiring peningkatan pelayanan kebersihan.
Selain itu, ia mendorong kemudahan akses program perbaikan rumah tidak layak huni serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Penghijauan dan pembangunan infrastruktur dasar juga perlu menjadi bagian dari perencanaan kawasan permukiman.
Datuk berharap seluruh aspirasi tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan prioritas anggaran Pemko Medan tahun 2027. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga kualitas pekerjaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Setiap anggaran harus memberikan manfaat nyata. Kami ingin pembangunan semakin berkualitas, pelayanan publik semakin baik, dan anggaran digunakan secara transparan serta akuntabel untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
